Penyerahan Sertifikat Apresiasi dari CRI kepada Pemda Gunungkidul

Hits: 0

BAPPEDA GUNUNGKIDUL – Rabu (11/11/2020) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan Pertemuan dengan Combine Resource Institution (CRI) sebagai pemegang lisensi resmi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB). Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka  penyerahan Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Combine Resource Institution.  Penyerahan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul diterima langsung oleh DirekturCRI Imung Yuniardi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bappeda, BKAD, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, DP3AKBPMD, dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul.

Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Nomor:134.2.4/KB/12/2020, dan Nomor:01/CRI/MOU/IV/2020 tentang Pengembangan Sistem Informasi Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa Sarana  Mewujudkan  Desa  Aktif  Dan Sejahtera  (SIDA SAMEKTA) Dan  Sistem  Informasi  Kabupaten  Guna  Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera (SIKAB GUMREGAH), dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor:134.2.4/PK/14.1/2020, dan Nomor:01/SPK-Eks/CRI/III/2020 tentang Pengembangan Sistem Informasi Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan SIDA SAMEKTA DAN SIKAB GUMREGAH.

Dalam kesempatan tersebut CRI menyerahkan lisensi Penggunaan SID Berdaya dan SIKAB yang dalam penggunaannya di Kabupaten Gunungkidul diberi nama SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH disepakati Bersama penggunaannya selama 3 tahun dari Tahun 2020-2022

Dalam proses pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH telah dibuatkan Peta Jalan Pengembangan Sistem Informasi Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan  SIDA SAMEKTA DAN SIKAB GUMREGAH Tahun 2020-2022 melibatkan beberapa OPD yang terkait dengan urusan Pendidikan, Koperasi dan UMKM,  Kesehatan, Komunikasi dan Informatika, Perindustrian/Perdagangan, dan Perencanaan.

Dengan telah ditandatangani dan diserahkannya MoU dan PKS tersebut, maka kedua belah pihak berkomitmen untuk bisa memastikan bahwa perjanjian tersebut bisa berjalan sesuai dengan Peta Jalan yang ada. (Bidang Perencanaan/Subbid Pengelolaan Data Pembangunan)