Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Rakor TKPKD Kabupaten Gunungkidul

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan saat ini. Meskipun trend angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul menurun setiap tahunnya, namun dengan adanya pandemi Covid-19, perlu strategi dan upaya khusus dalam penanganannya. Peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan  dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 17/KPTS/TIM/2020 perlu dioptimalkan. Rabu, 2 Desember 2020, TKPKD Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan rapat koordinasi di Bappeda yang diikuti oleh anggota TKPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.  Tujuan diselenggarakan rakor adalah untuk membahas evaluasi SPKD; implikasi terbitnya  Permendagri Nomor 53 Tahun 2020; program/kegiatan unggulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan tugas serta rencana kerja tim. Setelah memaparkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Berdasar Permendagri tersebut, TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Tata kerja TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Mensikapi terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 hal yang perlu dilaksanakan adalah menelaah dengan seksama serta mensinergikan kebijakan dengan meninjau kembali regulasi terkait  seperti Perbup Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022; dan Keputusan  Bupati Gunungkidul Nomor 17/KPTS/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab Gunungkidul.

Pembahasan permasalahan dan rekomendasi terkait penanggulangan kemiskinan, evaluasi tim, dan penyusunan rencana aksi tahunan secara lebih terfokus akan dilaksanakan pada rapat koordinasi rutin selanjutnya. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan  lainnya dalam melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi. Harapannya, program/kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya secara pragmatis namun benar-benar mengentaskan masyarakat kita dari kemiskinan secara berkelanjutan. (TIM)