Rapat Koordinasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunungkidul, pada hari Rabu 2 Desembar 2020 melaksanakan rapat koordinasi akhir tahun bertempat di Ruang Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Rakor ini merupakan kegiatan fasilitas dari kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan. Hadir dalam rakor tesebut  anggota DRD Gunungkidul meliputi : Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, Sri Suhartanta, S.IP., M.Si., Rismiyadi SP,M.Si., Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Ph.D., Ahmad Ma’ruf, SE., M.Si., Deddy Suwadi, S.R., S.H., Supriyadi, STP., dan Dra. Nogati Sri Karyati, MS.

Dalam pengantarnya Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum selaku ketua DRD menyampaikan bahwa terkait dengan masa jabatan Bupati Gunungkidul yang akan berahkir tahun ini, perlu adanya koreksi dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini. Hal tersebut dilakukan agar nantinya DRD bisa memberikan telaah dan rekomendasi tentang capaian kinerja tersebut yang nantinya akan dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya.

Sementara itu Sri Suhartanta SIP M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai evaluasi  capaian kinerja visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD.  Ada target yang belum tercapai, semisal penurunan angka pengangguran namun  secara umum  telah tercapai.

Rakor Dewan Riset Daerah

Dalam rapat koordinasi tersebut DRD merumuskan beberapa  kebijakan yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua DRD melalui audensi secara langsung dengan Bupati Gunungkidul. Beberapa point yang menjadi sorotan dari DRD yaitu mengenai   Pemulihan Ekonomi & Sosial Akibat Pandemi Covid-19, Kinerja Pencapaian Target RPJMD 2021 dan Stabilitas Daerah terkait Pemilihan Kepala Daerah. Berdasar persoalan tersebut beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan utk dipetimbangkan antara lain :

  • Membentuk Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi pasca Covid-19 dengan komposisi multi stakeholders, yang bekerja secara paralel dengan gugus tugas penanganan wabah Covid-19. Gugus tugas diperbanyak dari unsur non pemda, misalnya asosiasi pariwisata, asosiasi konstruksi, perbankan, dengan mengemban tugas utamanya merumuskan program pemulihan dan memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD terkait, maupun kegiatan ekonomi produktif dari para pelaku ekonomi.
  • Terkait dengan masa transisi kepemimpinan daerah dalam LKPJ dan memori akhir jabatan perlu ditegaskan hal-hal terkait dengan keberlanjutan program, khususnya pembangunan rumah sakit di Ponjong dan Patuk, serta rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Wonosari untuk terus dilanjutkan. Kawasan perkantoran perlu keberlanjutan karena proses pembangunan sudah berlangsung, namun akibat refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 menjadikan program tersebut belum terselesaikan.
  • Salah satu rekomendasi kebijakan mengenai Pemilihan Kepala daerah adalah dengan memastikan semua pelaksana pilkada, seperti KPU, Bawaslu, dan semua petugas teknis pilkada menjalankan tugas secara professional, independent, tidak berpihak pada salah satu peserta pilkada dan juga memastikan netralitas PNS/pegawai daerah, dengan tetap fokus pada pelayanan publik. (Jalm.)