Panduan Perencanaan Di Kabupaten Gunungkidul

Leave a comment
Share

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas  perencanaan pembangunan daerah dan mengimplementasikan Permendagri 54 Tahun 2010, maka diperlukan pedoman secara teknis sebagai pandu arah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten  Gunungkidul. Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut kebijakan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Pembangunan Reguler (Musrenbang Reguler) sebagaimana dimuat pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1924 tanggal 2 Desember 2010 tentang Tata Cara Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pedoman Perencanaan Pembangunan Tahun 2011.  Berdasarkan Surat Edaran tersebut telah diamanatkan pengintegrasian tahapan dan proses  perencanaan sejak mulai Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang Kabupaten antara lain dengan unifikasi dokumen perencanaan pembangunan di desa melalui serangkaian Review RPJM Desa yang disinkronkan dengan  RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan pengintegrasian perencanaan pembangunan sejak tahun 2010 sehingga tercipta : “One Plan for All”, “One Village One Plan”. Hal tersebut juga dilaksanakan untuk merespon pelaksanaan Musrenbang yang selama ini dinilai kurang mendapatkan respons telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat, oleh karena itu penyelenggaraan Musrenbang Reguler telah dilaksanakan secara terpadu dengan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada level desa, pengintegrasian dilaksanakan antara Dokumen Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dengan RPJM Desa, Musrenbang Desa dengan Musyawarah Desa, Musyawarah Antar Desa Penetapan Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan, kemudian ditindaklanjuti di Forum/Gabungan Forum SKPD dengan mengikutsertakan delegasi kecamatan termasuk delegasi PNPM, selanjutnya Musrenbang RKPD juga diintegrasikan dengan Penetapan Program Kegiatan PNPM Integrasi dalam satu Forum Pengambilan Keputusan. Dokumen penetapan PNPM Mandiri Perdesaan juga diarahkan tidak hanya untuk kegiatan tahun berjalan saja, tetapi juga usulan kegiatan untuk tahun yang akan datang (n+1), termasuk mengakomodir residu usulan PNPM agar diakses pada Renja SKPD. Disamping itu Kecamatan selaku SKPD juga menyusun Rancangan Renja SKPD Kecamatan yang difinalisasikan melalui serangkaian proses Forum SKPD Kecamatan. Pada proses Musrenbang tersebut juga sudah dikenalkan model pagu indikatif wilayah kecamatan,  termasuk untuk PNPM Integrasi sendiri finalisasi pagu indikatif wilayah kecamatan menjadi definitif ditetapkan melalui sidang Musrenbang Kabupaten yang difasilitasi oleh BAPPEDA bersama BPMPKB.

Akhirnya, keluaran (output) dari Musrenbang adalah Dokumen RKPD Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 sebagai acuan penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2012. Pengalaman yang sudah dijalankan selama ini tentunya ada semacam best practices dan sebagai bahan untuk panduan perencanaan pada tahun 2012, dimana direncanakan Rancangan Renja SKPD agar lebih diakselerasi supaya bisa diakses masyarakat sejak Musrenbang Desa. Selanjutnya panduan Musrenbang Kecamatan, Panduan Forum/Gabungan Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang.

File Dapat di Download Pada Link Berikut :

1. Panduan Musrenbang Kecamatan

2. Panduan Musrenbang Kabupaten

3. Panduan Forum SKPD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>