BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 83 Tahun 2011, Tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tugas

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan, dan penataan ruang;
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
  3. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  4. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  5. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
  6. pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
  7. pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  8. pengelolaan statistik;
  9. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah;
  10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
  11. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri,  dan luar negeri;
  12. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
  13. penyusunan rencana pembangunan daerah;
  14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
  16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
  17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
  18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
  19. penyusunan kawasan strategis;
  20. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
  21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
  22. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  23. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan;
  24. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
  25. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  26. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  27. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif;
  28. perencanaan pembangunan daerah;
  29. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  30. pembinaan perencanaan satuan organisasi perangkat daerah;
  31. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
  32. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
  33. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional;
  34. pengelolaan UPT; dan
  35. pengelolaan ketatausahaan badan.

Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang- subbidang, Unit Pelaksana Teknis;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri dari :

  1. Subbidang Pemerintahan;
  2. Subbidang Sosial dan Budaya;

d. Bidang Perekonomian terdiri dari :

  1. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
  2. Subbidang Industri dan Jasa;

e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

  1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
  2. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman;

f. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari :

  1. Subbidang Pengumpulan dan Analisis Data;
  2. Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

g. Bidang Statistik dan Perencanaan terdiri dari:

  1. Subbidang Statistik;
  2. Subbidang Rencana Pembangunan;

h. Unit Pelaksana Teknis;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.