TIM Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Gunungkidul, Dalam Tahap Koordinasi

Hits: 0

BAPPEDA GUNUNGKIDUL – Rabu  (16/9/2020) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul beserta dengan Dinas terkait mengadakan rapat koordinasi Pembentukan TIM Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Gunungkidul  yang  bertempat di ruang Rapat II Lantai II, Kantor Bappeda Gunungkidul.

Dalam rapat ini dipimpin Oleh Kepala Bappeda dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Gunungkidul, dengan dihadiri  Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul .

Hal ini dilakukan sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara dalam Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul. Tim penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul akan di bentuk dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2020 bahwa Forum Satu Data Indonesia terdiri dari Pembina Data Geospasial dan Non geospasial, Wali Data, Wali Data Pendukung dan Produsen Data.

Dari rapat ini, menghasilkan kesimpulan bahwa :

  1. Pembina Data Non Geospasial adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Pembina Data Geospasial adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten, Wali Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Wali Data Pendukung dan Produsen adalah Perangkat daerah dan instansi veritikal yang ada di Kabupaten Gunungkidul;
  2. Seluruh Perangkat Daerah/instasni yang ada diwilayah Kabupaten Gunungkidul diminta untuk mengirimkan personil yang akan duduk dalam Forum Satu Data Indonesia sebagai produsen data yang ditunjuk oleh Kepala Instansi/Perangkat Daerah masing-masing;
  3. Wali Data Pendukung yang bertugas memverifikasi data dari produsen di tingkat OPD diwakili secara langsung oleh Kepala OPD/Instansi masing-masing;
  4. Ketugasan Forum SDI yang akan dituangkan Dalam SOP akan disusun setelah Tim penyelenggara terbentuk;
  5. Kapanewon tidak masuk dalam Tim Penyelenggara SDI di kabupaten Gunungkidul dikarenakan kapanewon merupakan lokus dari Instnasi/OPD teknis. Kapanewon akan dilibatkan sebagai verifikator data sebelum publikasi data;
  6. Untuk tim pengelola simpul jaringan bisa dibentuk tim teknis selama tetap berpegang dalam aturan SDI di Kabupaten Gunungkidul. (/subbid Pengelolaan Data Pembangunan)

Koordinasi Penyandingan Data DTKS SIKS-NG dengan Data BDT SIDA SAMEKTA

Hits: 0

BAPPEDA GUNUNGKIDUL – Rabu  (9/9/2020) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul beserta dengan Dinas terkait mengadakan rapat koordinasi Penyandingan Data DTKS  SIKS-NG dengan Data BDT SIDA SAMEKTA yang  bertempat di ruang Rapat II Lantai II, Kantor Bappeda Gunungkidul.

Pada pertemuan ini  dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemebrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, bidang terkait, Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Bappeda Gunungkidul, serta Bidang Perencanaan Bappeda Gunungkidul.

Hal ini dilakukan dikarenakan Data BDT SIDA SAMEKTA yang merupakan data yang akan menjadi dasar untuk menentukan sasaran pada bantuan-bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, sehingga memerlukan sinkronisasi dengan data DTKS  SIKS-NG yang notabene adalah dasar pemberian bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat . Sebagai upaya dalam mensinkronkan data bisa sama dan tidak ada perbedaan data di tingkat kabupaten maka perlu ada penyandingan data BDT dengan DTKS.

Adapun hasil dari rapat koordinasi ini yakni  bahwa  hasil dari sinkronisasi data DTKS yang memiliki NIK Valid dengan BDT  dan masuk di SIDA SAMEKTA dengan menggunakan Indikator  terbaru hasil Update 2020. Rumah tangga yang akan diupdate indikatornya yakni rumah tangga yang masuk dalam desil 1 sampai 6, dimana untuk update indicator terbaru akan diakukan pada tahun 2021. (/subbid Pengelolaan Data Pembangunan)

Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Gunungkidul Dengan CRI

Hits: 0

BAPPEDA Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Sekretariat Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, hari ini Rabu (29/07/2020) melakukan Rapat Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH dengan pihak Combine Resource Institution (CRI).

Rapat bertempat di ruang rapat III Bappeda Kabupaten Gunungkidul dengan dihadiri oleh tamu undangan diantaranya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah yang diwakili dari Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum, dan  Bagian Hukum.

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan agar tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis, merencanakan, dan merumuskan kebijakan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan dan pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH.

Dari rapat yang dilakukan dengan Combine Resource Institution (CRI) melalui aplikasi zoom meeting ini, beberapa hal yang dibahas diantaranya mengenai perbaikan draft Perjanjian Kerja Sama beserta lampiran peta jalan yang akhirnya mendapatkan titik terang dan mendapatkan kesepakatan tentang draft perjanjian beserta lampiran peta jalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2020-2022 yang akan segera dilakukan penandatanganan dari kedua belah pihak (/subid pengelolaan data pembangunan)

Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Hits: 0

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan  pada data dan informasi  yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu maka penyusunan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul  ini terus diupayakan peningkatan kualitas dan cakupannya, agar data yang disajikan lebih lengkap, terkini dan lebih akurat,  sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.

Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ini secara umum memberikan gambaran tentang kondisi fisik, karakteristik sosiodemografis, kondisi sosial politik dan sosial budaya, perekonomian daerah, sarana dan prasarana (infrastruktur), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan, kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul.
Download : INFORMASI pembangunan Daerah 2020