Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 20

Gunungkidul –  Dalam rangka implementasi penggunaan pangan lokal dalam setiap jamuan acara, baik di tingkat Pemerintahan maupun masyarakat, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul nomor 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Setelah 5 (lima) tahun berlalu, penggunaan pangan lokal dirasa semakin menurun, terutama di tingkat Pemerintahan.   Untuk itu dilaksanakan Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul sebagai media evaluasi terhadap aturan yang sudah ada dan mencari informasi tentang perkembangan pemanfaatan pangan lokal bertempat di Ruang Rapat I Bappeda Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat (07/09).

Selain SE Bupati Gunungkidul, acuan dalam kebijakan pangan lokal adalah :

  1. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  3. Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  4. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  5. Pergub DIY No. 88 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Koordinasi difokuskan pada pembahasan mengenai definisi pangan lokal, konten pangan lokal, serta aturan mengenai pangan lokal. Aturan di tingkat Kabupaten perlu ditinjau ulang karena dirasa kurang efektif dalam pengimplementasian konsumsi pangan lokal. Merujuk pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pengertian pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Definisi ini nantinya harus tercantum di dalam aturan yang akan dibuat di Kabupaten Gunungkidul agar pembaca aturan tidak salah dalam mendefinisikan pengertian pangan lokal sebagaimana yang telah berkembang di masyarakat. Masyarakat banyak yang secara sempit mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan asal umbi-umbian dan pangan yang digodog (rebus).

1

Jenis pangan yang bisa dikategorikan pangan lokal adalah pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul. Pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul diantaranya umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, uwi gembili; komoditas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, kacang tanah; komoditas hortikultura seperti buah (pisang, srikaya) dan sayur; komoditas peternakan seperti daging (kambing, sapi, ayam buras) dan telur (ayam buras); serta komoditas perikanan seperti lele dan lobster.

Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI sudah memiliki kelompok penelitian teknologi pangan lokal dan saat ini sedang menginisiasi membuat pangan fungsional (memiliki manfaat kesehatan) dengan berbahan baku pangan lokal. LIPI siap mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal baik dari aspek pemikiran maupun teknologi.

2

SE Bupati Gunungkidul No. 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal disepakati untuk ditinjau ulang/ direvisi. Nantinya akan dibentuk tim perumus di tingkat Kabupaten yang akan diinisiasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA. Aturan yang baru paling sedikit harus memuat :

  1. Tujuan konsumsi pangan lokal, yaitu dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan gandum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat;
  2. Sasaran yang diwajibkan untuk menggunakan pangan lokal, yaitu aparat Pemerintahan, masyarakat dan penyedia jasa boga (catering, rumah makan, dsb);
  3. Batasan terhadap jenis pangan yang dikategorikan sebagai pangan lokal.

Workshop Perencanaan Usaha Pembenihan Ikan di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 14

Gunungkidul – Dalam rangka mendorong berkembangnya usaha pembenihan ikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan Workshop Perencanaan Usaha Pembenihan Ikan. Workshop menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT BBI Mina Kencana Ponjong. Peserta Workshop adalah kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) dan perwakilan OPD terkait.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 telah menetapkan bahwa target produksi perikanan budidaya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 diharapkan produksi perikanan budidaya mencapai 13.090 ton, meningkat dari produksi sebanyak 9.611 ton pada tahun 2016. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan peningkatan produksi perikanan budidaya adalah tersedianya induk dan benih unggul, serta penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul telah berupaya menyediakan benih unggul berkualitas hasil produksi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) yang terletak di Ponjong. Selain itu, penerapan CPIB juga disosialisasikan kepada kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) dan penerapan CBIB kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Namun ternyata upaya tersebut belum cukup mengangkat tingkat produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya telah cukup meningkat setiap tahunnya, namun masih di bawah target yang ditetapkan. Selain itu, tren menurunnya produksi benih dari BBI dan UPR tentu juga berpengaruh terhadap tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya.

Untuk mencapai target produksi perikanan budidaya, dibutuhkan benih ikan ± 94 juta ekor/tahun. Dari jumlah tersebut baru bisa dipenuhi oleh BBI dan UPR lokal sebanyak ± 16 juta ekor/tahun dan sisanya berasal dari luar Gunungkidul. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPR terkait dengan masih minimnya produksi benih ikan diantaranya adalah keterbatasan modal yang dimiliki (beberapa UPR tumbuh dan berkembang dari dana Bantuan Pemerintah), serta keterbatasan air di musim kemarau.

Perencanaan usaha pembenihan ikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha pembenihan ikan, seperti ketersediaan dan kualitas air, ketersediaan induk unggul, ketersediaan pakan, dan lain sebagainya. Selain itu, prospek pasar juga perlu dipertimbangkan untuk melihat jenis/spesies/komoditas benih ikan yang akan dikembangkan. Materi workshop dapat diunduh di : http://bit.ly/workshop01082018

Kegiatan Study Banding PLKSDA-BM Tahun 2013

Hits: 1

Salahsatu peserta (Kp.Desa Pilangrejo, Kec.Nglipar serius mencatat penyampaian yang diberikan narasumber.
Salahsatu peserta (Kp.Desa Pilangrejo, Kec.Nglipar serius mencatat penyampaian yang diberikan narasumber.

Dalam rangka menimba ilmu dan pengalaman Pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) di Kabupaten Gunungkidul, perlu untuk belajar dan melihat langsung kegiatan sejenis yang sudah lebih dulu dilaksanakan dan dianggap berhasil. Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menjadi pilihan lokasi study banding dan menjadi acuan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan program melalui kegiatan konsep penanganan lahan kritis dengan menanam tanaman buah-buahan yang bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan pada kamis, 21 Maret 2013 dan diikuti oleh 12 Provinsi dan 18 Kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kegiatan di lapangan dibagi menjadi 5 kelompok dengan lokasi yang berbeda. Peserta Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari petani peserta program, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), SKPD teknis, Kecamatan, Desa dan Bappeda selaku pengelola program. Diharapkan kegiatan ini dapat memotivasi peserta khususnya petani didalam mengelola kebun buah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan petani. Foto0112_001_001

 

Sosialisasi PLKSDA-BM TK. Kabupaten Tahun 2013

Hits: 2

Pada  tanggal 18 Maret 2013 yang lalu, tepatnya pada hari Senin, bertempat di BaFoto0108ppeda Kabupaten Gunungkidul, diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). Kegiatan ini diikuti oleh kelompok tani perwakilan lokasi program di 8 Kecamatan yaitu : Patuk, Playen, Nglipar, Ponjong, Rongkop, Girisubo, Purwosari dan Panggang. Disamping itu juga dihadiri unsur SKPD Teknis seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, TPH, BP2KP dan Pemerintahan Kecamatan dan Desa serta Tenaga Pendamping Masyarakat dan Konsultan PLKSDA-BM DIY. Program ini menghadiri narasumber dari Bappeda selaku satker, Dishutbun dan TPH dengan tema/materi Konservasi lahan melalui konsep pembangunan kebun buah. Narasumber

Seleksi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Program PLKSDA-BM

Hits: 31

Kegiatan Seleksi TPMSebagai tindak lanjut Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Tahun 2013. Bappeda Kabupaten Gunungkidul selaku Satker PLKSDA-BM, mengadakan kegiatan seleksi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Seleksi diikuti 7 (tujuh) orang peserta, dan bagi yang lulus seleksi  akan ditempatkan pada lokasi program, . Seleksi dilakukan dengan test tertulis dan wawancara secara langung.

Kegiatan seleksi TPM ini dilaksanakan pada akhir bulan Februari lalu dan saat ini mereka yang lulus sudah mulai melaksanakan tugasnya per    1 Maret 2013 pada masing-masing lokasi program. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini dapat membantu keberhasilan program di lapangan.

Survei Lahan Kritis Program PLKSDA-BM Tahun 2014

Hits: 7

Calon Lokasi Kebun Buah Gunungjoyo, Kec.Nglipar
Calon Lokasi Kebun Buah Gunungjoyo, Kec.Nglipar

Sejak Tahun 2012, Kabupaten Gunungkidul menjadi pilot project penanganan lahan kritis di DIY melalui Dana TP. APBN Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Program ini diberi nama Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) melalui kegiatan konservasi dengan konsep membangun kebun buah yang bernilai ekonomi tinggi seperti Durian, kelengkeng, Jeruk, Sirsat, srikoyo dll. khususnya pada lahan-lahan negara. Program ini ditargetkan selama 5 (lima) Tahun dimulai 2012 s/d 2016. Untuk tahap awal seluas 10 Ha (di Ngalanggeran Patuk 7 Ha dan Melikan Rongkop seluas 3 Ha) dan pada Tahun 2013 ini meningkat menjadi 42 Ha yang tersebar di 8 Kecamatan.

Pada tanggal 21 Februari 2013 kemarin Bappeda bersama Tim Teknis Kabupaten serta dibantu pihak konsultan  melakukan kegiatan survei lokasi program untuk Tahun 2014, tepatnya di Desa Pilangrejo dan Natah Kec. Nglipar seluas 20 Ha. Diharapkan program ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil panen kebun buah. Disamping itu selama kebun belum menghasilkan petani juga diberikan bantuan tanaman sela dan kegiatan ekonomi produktif seperti ternak kecil dll, khusus kegiatan ekonomi produktif sebagai reward jika bibit buah yang ditanam berhasil tumbuh dengan baik. Tim Survei PLKSDA-BM