Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul

Gunungkidul – Upaya menanggulangi kemiskinan secara terpadu, terarah, dan komprehensif merupakan agenda utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan karakteristik kemiskinan sebagai masalah yang sangat kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara jelas dan proporsional di antara seluruh pemangku pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tertentu untuk dapat menanggulanginya sehingga telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 sebagaimana terlampir. Lanjutkan membaca “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul”

Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH

Gunungkidul – Pelaksanaan pembangunan membutuhkan data pilah dan informasi yang akurat dan terbarukan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa  desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan hal di atas dengan berdasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa guna Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Lanjutkan membaca “Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH”

Launching Pekerjaan Pasca Quick Wins MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) Tahun 2015

Berkat dukungan semua pihak akhirnya Launching Pekerjaan Pasca Quick Wins MP3KI tahun 2014 oleh Bupati dapat diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2015 dipusatkan di Taman Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Melihat langsung ke lapangan di 3 lokasi kecamatan seperti di Green Village Gedangsari, ke Pabrik Mocaf Panggang dan Waterbyur Saptosari merupakan serangkaian acara launching yang sebelumnya dilakukan sebelum sampai di lokasi Taman Saptosari.

Launching dihadiri oleh Agus Mansyur M.Si Kasubbid pendataan Kemiskinan Bappenas, Bappeda DIY, Bupati Gunungkidul, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala SKPD terkait, Camat, Fasilitator PNPM, pers. Lanjutkan membaca “Launching Pekerjaan Pasca Quick Wins MP3KI (Masterplan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) Tahun 2015”

TKPKD Kabupaten Gunungkidul menyusun Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2011 angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 23,03 %, padahal data tahun 2010 sebesar 22,05 % sehingga dalam 1 tahun terjadi kenaikan kurang lebih 1 %. Tingginya angka kemiskinan di Gunungkidul ini membutuhkan keseriusan dalam penanganannya. Sebenarnya sudah banyak program dan kegiatan yang telah banyak dikerjakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN bahkan pihak ketiga. Akan tetapi persoalan kemiskinan belum juga mampu diatasi dan kesejahteraan masyarakat juga belum mampu ditingkatkan. Cara pandang terhadap kemiskinan saat ini telah bergeser dari persoalan sebab-akibat kemiskinan ke inisiatif pemanfaatan potensi dan pembangunan berkelanjutan. Artinya upaya pemberdayaan berbasis potensi/aset lokal akan menjadi skema penanggulangan kemiskinan yang perlu didorong melalui pembentukan suatu regulasi di daerah.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidultahun 2007-2010

(Data Susenas BPS)

Melihat fakta diatas Bappeda Kabupaten Gunungkidul sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berinisiatif menyusun Raperda Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu agenda utama tahun 2013.  Walaupun tidak ada Undang-undang yang mewajibkan penyusunan regulasi penanggulangan kemiskinan di daerah, penyusunan Raperda tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengakomodir isu-isu utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul yaitu Data Kemiskinan/Potensi, Lembaga TKPKD, Penganggaran dan Integrasi Penanggulangan Kemiskinan ke dalam Perencanaan Pembangunan. Draft awal Naskah Akademik dan Rapeda berhasil disusun bekerjasama dengan IDEA Yogyakarta sebagai salah satu LSM di Yogyakarta yang fokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah melalui serangkaian pertemuan tim penyusun yang dimulai sejak awal November 2013, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dilaksanakan lokakarya di Bappeda sebagai sarana uji publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat , LSM maupun instansi pemerintah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Pasca lokakarya ini akan dilakukan finalisasi Draft Naskah Akademik dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang ditargetkan bisa masuk ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014, sehingga diharapkan pada tahun 2014 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu dari sedikit Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah memiliki regulasi penanggulangan kemiskinan di daerah.