Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja SKPD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat. Rencana kerja SKPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerjadalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

download Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016

Penandatanganan PIWK Tahun 2015

Cuplikan Sambutan Bupati Gunungkidul dalam acara penandatangan Nota Kesepakatan PIWK 2015 antara Bupati Gunungkidul dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul pada hari Jum’at, tanggal 17 Januari 2014
Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Tujuan dari penyusunan PIWK sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2013 yaitu :
a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD Kabupaten;
b. mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan
c. penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.
PIWK tahun 2015 yang baru saja kita sepakati ini merupakan tahun kedua penerapan kebijakan PIWK di Kabupaten Gunungkidul, tentu kita semua berharap agar perencanaan, proses pengawalan, maupun pelaksanaan PIWK Tahun 2015 nantinya bisa lebih baik daripada PIWK tahun 2014. Mendasarkan pada beberapa permasalahan dan kendala yang ada serta untuk merespon berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan, kami telah melakukan review terhadap Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012. Hasil dari review tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perbub Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas. Dengan perubahan Peraturan Bupati tersebut diharapkan penerapan kebijakan PIWK akan lebih baik, serta lebih mampu mengakomodir berbagai aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.
Beberapa substansi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 yang disempurnakan antara lain menyangkut jenis variabel yang dipergunakan untuk menghitung PIWK serta bobot pada masing-masing variabel tersebut. Perubahan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain faktor urgenitas data maupun ketersediaan data series yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Perubahan bobot variabel dimaksudkan agar distribusi alokasi dana bisa lebih berkeadilan sesuai dengan kondisi wilayah dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing kecamatan. Beberapa menu program kegiatan prioritas yang bisa diusulkan melalui PIWK juga ada yang berubah atau ada yang bertambah, hal ini dimaksudkan agar bisa lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat baik fisik maupun non fisik.
Penandatanganan nota kesepakatan PIWK Tahun 2015 ini tentu menjadi momen membahagiakan kita semua, karena hal ini menjadi agenda yang selalu ditunggu-tunggu terutama oleh para stakeholder di desa dan kecamatan serta masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.  Saat ini sudah banyak desa yang sedang dan / atau akan menyelenggarakan Musrenbang Desa, sehingga informasi PIWK yang diterima oleh masing-masing kecamatan menjadi salah satu materi yang menjadi acuan dalam pembahasan Musrenbang desa tersebut. Kenaikan alokasi PIWK Tahun 2015 sebesar 20 % mungkin belum bisa memenuhi keinginan sebagian besar masyarakat dan teman-teman stakeholder di Desa dan kecamatan. Namun kami juga mohon pengertiannya, karena banyak kebutuhan prioritas yang juga harus dipenuhi pada tahun 2015 termasuk di dalamnya untuk memacu pencapaian target sasaran RPJMD.
Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, keseriusan, dan kerja keras untuk membahas PIWK Tahun 2015 ini, serta adanya kesepahaman terhadap kebijakan pemberian alokasi PIWK di Kabupaten Gunungkidul. Semoga amal baik Bapak Ibu semuanya mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya yakin kebijakan PIWK ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan turut mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Gunungkidul ke arah yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Amin…..!!!
Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk menetapkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015. Setelah Nota Kesepakatan PIWK ini ditandatangani, akan segera kami sosialisasikan dan kami sampaikan ke seluruh Kecamatan sebagai acuan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2015. Musrenbang kecamatan Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal  6  Februari 2014  sampai  20 Februari 2014.
Lampiran :
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
No    KECAMATAN    JUMLAH PIWK (Rp)    Keterangan
1     PANGGANG    1.123.500.000,00
2     PURWOSARI    1.093.000.000,00
3     PALIYAN            1.125.000.000,00
4     SAPTOSARI    1.192.500.000,00
5     TANJUNGSARI    1.111.500.000,00
6     RONGKOP            1.186.000.000,00
7     PLAYEN        1.294.500.000,00
8     GEDANGSARI    1.229.500.000,00
9     NGLIPAR     1.168.000.000,00
10    TEPUS       1.151.000.000,00
11    GIRISUBO    1.184.000.000,00
12    SEMANU      1.213.000.000,00
13    PONJONG     1.273.500.000,00
14    KARANGMOJO    1.221.000.000,00
15    WONOSARI    1.318.000.000,00
16    PATUK       1.215.500.000,00
17    NGAWEN      1.160.000.000,00
18    SEMIN       1.340.500.000,00
Jumlah  Seluruhnya     21.600.000.000,00
Wonosari, 17 Januari  2014
BUPATI GUNUNGKIDUL
Selaku
PIHAK PERTAMA
BADINGAH
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Selaku
PIHAK KEDUA
BUDI UTAMA
Ketua
SUTATA
Wakil Ketua
MARSIONO
Wakil Ketua
EKO RUSTANTO
Wakil Ketua

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 pada hari Kamis, 21 Maret 2013

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013
Kamis, 21 Maret 2013A.PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan tahapan dan tata cara penyusunan rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), yang bertujuan untuk mengefektifkan proses tata pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Lanjutkan membaca “Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 pada hari Kamis, 21 Maret 2013”

Program Lahan Kritis SDA Berbasis Masyarakat Tahun 2012

Pada Tahun 2012 Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten di D.I. Yogyakarta yang mengikuti Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) sebagai pilot project dari Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri melalui dana Tugas Pembantuan  seluas 10 Ha dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) sesuai DIPA Nomor :  7209/010-06.4.01/14/2012.

Lokasi Kegiatan   :
a.Dusun Kendal, Desa Melikan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul
b.Dusun Nglanggeran Kulon, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Lanjutkan membaca “Program Lahan Kritis SDA Berbasis Masyarakat Tahun 2012”