Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul

Gunungkidul – Upaya menanggulangi kemiskinan secara terpadu, terarah, dan komprehensif merupakan agenda utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan karakteristik kemiskinan sebagai masalah yang sangat kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara jelas dan proporsional di antara seluruh pemangku pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tertentu untuk dapat menanggulanginya sehingga telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 sebagaimana terlampir. Lanjutkan membaca “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul”

Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH

Gunungkidul – Pelaksanaan pembangunan membutuhkan data pilah dan informasi yang akurat dan terbarukan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa  desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan hal di atas dengan berdasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa guna Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Lanjutkan membaca “Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH”

Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul –  Dalam rangka implementasi penggunaan pangan lokal dalam setiap jamuan acara, baik di tingkat Pemerintahan maupun masyarakat, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul nomor 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Setelah 5 (lima) tahun berlalu, penggunaan pangan lokal dirasa semakin menurun, terutama di tingkat Pemerintahan.   Untuk itu dilaksanakan Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul sebagai media evaluasi terhadap aturan yang sudah ada dan mencari informasi tentang perkembangan pemanfaatan pangan lokal bertempat di Ruang Rapat I Bappeda Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat (07/09).

Selain SE Bupati Gunungkidul, acuan dalam kebijakan pangan lokal adalah :

  1. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  3. Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  4. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  5. Pergub DIY No. 88 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Koordinasi difokuskan pada pembahasan mengenai definisi pangan lokal, konten pangan lokal, serta aturan mengenai pangan lokal. Aturan di tingkat Kabupaten perlu ditinjau ulang karena dirasa kurang efektif dalam pengimplementasian konsumsi pangan lokal. Merujuk pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pengertian pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Definisi ini nantinya harus tercantum di dalam aturan yang akan dibuat di Kabupaten Gunungkidul agar pembaca aturan tidak salah dalam mendefinisikan pengertian pangan lokal sebagaimana yang telah berkembang di masyarakat. Masyarakat banyak yang secara sempit mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan asal umbi-umbian dan pangan yang digodog (rebus).

1

Jenis pangan yang bisa dikategorikan pangan lokal adalah pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul. Pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul diantaranya umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, uwi gembili; komoditas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, kacang tanah; komoditas hortikultura seperti buah (pisang, srikaya) dan sayur; komoditas peternakan seperti daging (kambing, sapi, ayam buras) dan telur (ayam buras); serta komoditas perikanan seperti lele dan lobster.

Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI sudah memiliki kelompok penelitian teknologi pangan lokal dan saat ini sedang menginisiasi membuat pangan fungsional (memiliki manfaat kesehatan) dengan berbahan baku pangan lokal. LIPI siap mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal baik dari aspek pemikiran maupun teknologi.

2

SE Bupati Gunungkidul No. 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal disepakati untuk ditinjau ulang/ direvisi. Nantinya akan dibentuk tim perumus di tingkat Kabupaten yang akan diinisiasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA. Aturan yang baru paling sedikit harus memuat :

  1. Tujuan konsumsi pangan lokal, yaitu dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan gandum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat;
  2. Sasaran yang diwajibkan untuk menggunakan pangan lokal, yaitu aparat Pemerintahan, masyarakat dan penyedia jasa boga (catering, rumah makan, dsb);
  3. Batasan terhadap jenis pangan yang dikategorikan sebagai pangan lokal.

322 Milyar Rupiah Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 untuk Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul – Pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Gunungkidul menerima pengalokasian dana DAK sebesar 322 milyar rupiah untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Alokasi dana tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2017, yaitu sebesar 271,9 milyar rupiah. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
IMG_20180314_095001
Dari 322 milyar DAK, hampir 25% atau sekitar 80 milyar digunakan untuk membiayai pembangunan fisik. Pembangunan Fisik yang didanai dari DAK meliputi 12 bidang, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kelautan, Industri Kecil dan Menengah, Pariwisata, Air minum, Jalan, Pasar, Irigasi, serta Bidang Sanitasi dan Lingkungan hidup. Sedangkan DAK Non Fisik digunakan untuk meningkatkan tunjangan maupun bantuan operasional untuk tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan serta penunjang kegiatan pelayan Administrasi Kependudukan.
IMG_20180316_141508
Sampai dengan akhir triwulan II, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik masih dalam tahap persiapan sehingga penyerapan anggaran masih relatif rendah. Diperkirakan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan terealisasi di akhir triwulan III dan IV.
Pemanfaatan dana DAK untuk pembangunan infrastruktur antara lain meliputi pembangunan jalan, rehabilitasi pasar, Puskesmas dan sekolah. Pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2018 meliputi dua paket pekerjaan, paket pertama meliputi Ruas Jalan Grogol-Kulwo, Pancuran-Giring, Jatiayu-Kalilunyu. Sedangkan paket pekerjaan kedua meliputi ruas Jalan Kemiri-Cabean, simpang Sadeng-simpang Songbanyu.
IMG_20180319_095342
Di bidang pasar pembangunan/ rehabilitasi pasar berlokasi di empat titik yaitu pasar Ngawu-Playen, Bedoyo-Ponjong, Gedangan-Gedangsari, dan pasar Menthel-Tepus. Sedangkan pada bidang kesehatan meliputi pembangunan tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Nglipar I, Ngawen II, dan Puskesmas Gedangsari II.
WhatsApp Image 2018-08-28 at 07.51.15
Porsi terbesar pemanfaatan DAK infrastruktur dialokasikan di bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan meliputi pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), renovasi/ pembangunan baru kelas, perpustakaan dan laboratorium sekolah, serta renovasi/ pembangunan toilet untuk murid dan guru. (pam/erv)