FGD Pengembangan Baseline Terintegrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin secara Partisipatif

Hits: 3

Pengembangan Baseline Terintegrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin Secara Partisipatif

Kawasan bentang alam karst Gunung Sewu merupakan kawasan yang mempunyai nilai penting karena statusnya sebagai salah satu bentukan alam warisan dunia (World Natural Heritage) (Guntarto, 2003; KMNLH, 1999) serta sebagai bagian dari kawasan lindung nasional (Purnaweni, 2014). Pemerintah telah menetapkan kawasan bentang alam karst Gunung Sewu sebagai kawasan lindung geologi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3045 K/40/MEM/2014 (RI, 2014). Penunjukkan tersebut di satu sisi didasarkan pada adanya kekhasan dan keunikan komponen geologi, fungsinya sebagai pengatur alami tata air serta kandungan nilai ilmiahnya yang tinggi (RI, 2014).

Lanjutkan membaca “FGD Pengembangan Baseline Terintegrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin secara Partisipatif”

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul

Hits: 34

Gunungkidul – Upaya menanggulangi kemiskinan secara terpadu, terarah, dan komprehensif merupakan agenda utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan karakteristik kemiskinan sebagai masalah yang sangat kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara jelas dan proporsional di antara seluruh pemangku pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tertentu untuk dapat menanggulanginya sehingga telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 sebagaimana terlampir. Lanjutkan membaca “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul”

Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH

Hits: 20

Gunungkidul – Pelaksanaan pembangunan membutuhkan data pilah dan informasi yang akurat dan terbarukan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa  desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan hal di atas dengan berdasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa guna Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Lanjutkan membaca “Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH”

Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 7

Gunungkidul –  Dalam rangka implementasi penggunaan pangan lokal dalam setiap jamuan acara, baik di tingkat Pemerintahan maupun masyarakat, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul nomor 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Setelah 5 (lima) tahun berlalu, penggunaan pangan lokal dirasa semakin menurun, terutama di tingkat Pemerintahan.   Untuk itu dilaksanakan Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul sebagai media evaluasi terhadap aturan yang sudah ada dan mencari informasi tentang perkembangan pemanfaatan pangan lokal bertempat di Ruang Rapat I Bappeda Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat (07/09).

Selain SE Bupati Gunungkidul, acuan dalam kebijakan pangan lokal adalah :

  1. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  3. Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  4. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  5. Pergub DIY No. 88 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Koordinasi difokuskan pada pembahasan mengenai definisi pangan lokal, konten pangan lokal, serta aturan mengenai pangan lokal. Aturan di tingkat Kabupaten perlu ditinjau ulang karena dirasa kurang efektif dalam pengimplementasian konsumsi pangan lokal. Merujuk pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pengertian pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Definisi ini nantinya harus tercantum di dalam aturan yang akan dibuat di Kabupaten Gunungkidul agar pembaca aturan tidak salah dalam mendefinisikan pengertian pangan lokal sebagaimana yang telah berkembang di masyarakat. Masyarakat banyak yang secara sempit mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan asal umbi-umbian dan pangan yang digodog (rebus).

1

Jenis pangan yang bisa dikategorikan pangan lokal adalah pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul. Pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul diantaranya umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, uwi gembili; komoditas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, kacang tanah; komoditas hortikultura seperti buah (pisang, srikaya) dan sayur; komoditas peternakan seperti daging (kambing, sapi, ayam buras) dan telur (ayam buras); serta komoditas perikanan seperti lele dan lobster.

Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI sudah memiliki kelompok penelitian teknologi pangan lokal dan saat ini sedang menginisiasi membuat pangan fungsional (memiliki manfaat kesehatan) dengan berbahan baku pangan lokal. LIPI siap mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal baik dari aspek pemikiran maupun teknologi.

2

SE Bupati Gunungkidul No. 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal disepakati untuk ditinjau ulang/ direvisi. Nantinya akan dibentuk tim perumus di tingkat Kabupaten yang akan diinisiasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA. Aturan yang baru paling sedikit harus memuat :

  1. Tujuan konsumsi pangan lokal, yaitu dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan gandum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat;
  2. Sasaran yang diwajibkan untuk menggunakan pangan lokal, yaitu aparat Pemerintahan, masyarakat dan penyedia jasa boga (catering, rumah makan, dsb);
  3. Batasan terhadap jenis pangan yang dikategorikan sebagai pangan lokal.

322 Milyar Rupiah Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 untuk Kabupaten Gunungkidul

Hits: 6

Gunungkidul – Pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Gunungkidul menerima pengalokasian dana DAK sebesar 322 milyar rupiah untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Alokasi dana tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2017, yaitu sebesar 271,9 milyar rupiah. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
IMG_20180314_095001

Lanjutkan membaca “322 Milyar Rupiah Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 untuk Kabupaten Gunungkidul”

Evaluasi Efektivitas Perencanaan DAK Kabupaten Gunungkidul

Hits: 3

Gunungkidul – Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 Tim Evaluasi dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan Dana Alokasi Khusus yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dihadiri oleh OPD pengampu DAK, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Setda serta Bidang-bidang di BAPPEDA.
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.11
Tujuan kegiatan tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran, khususnya proses perencanaan yang telah menggunakan aplikasi KRISNA DAK dalam mewujudkan sinergi perencanaan-penganggaran hingga monev Dana Transfer Khusus. Dalam evaluasi tersebut disampaikan bahwa aplikasi KRISNA DAK merupakan aplikasi yang baru digunakan untuk tahun anggaran 2018, sedangkan tahun sebelumnya (2017) masih menggunakan aplikasi ePlanning DAK dan Sinkronisasi. Pada kesempatan itu Tim Evaluasi menerima masukan dan saran terkait aplikasi KRISNA DAK sebagai bahan penyempurnaan aplikasi.
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.09
Aplikasi KRISNA DAK mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (BAPPEDA) Bapak Sri Suhartanta, SIP., M.Si disampaikan bahwa secara umum Aplikasi KRISNA DAK sudah semakin baik dibandingkan dengan aplikasi tahun-tahun sebelumnya, karena semakin terkonsolidasi untuk usulan serta sistem kontrol yang juga lebih baik karena harus dengan submit oleh kepala BAPPEDA. Disampaikan pula oleh Kepala BAPPEDA terkait regulasi dalam aplikasi tersebut sudah terdapat beberapa kebijakan misalkan tentang penentuan unit cost, paket, satuan tolok ukur output dan outcome serta bidang-bidang apa saja yang telah ditentukan dalam Dana Alokasi Khusus.
Kegiatan evalusasi dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan didampingi oleh tim dari BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (pam)
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.13