RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Terdapat banyak definisi tentang perencanaan karena perbedaan sudut pandang, fokus perhatian, serta perbedaan cakupan bidang dalam perencanaan itu sendiri. Secara umum perencanaan merupakan proses penetapan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, yang kemudian mengartikulasikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktorfaktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Rangkaian proses perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan daerah mempunyai tiga ciri pokok yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan, dilaksanakan secara terpadu, dan meningkatkan swadaya masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

  1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
  3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
  4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
  5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan konteks tersebut, Rencana Strategis BAPPEDA harus dirumuskan secara transparan, responsif, partisipatif serta berkeadilan dalam menampung, menganalisis dan menggunakan kekuataan-kekuatan (strenghts) sumber daya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) menjadi peluang-peluang (opportunities), serta mampu menghadapi ancaman (threats) sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akuntabel, terukur, efisien dan efektif. Hal ini pada muaranya akan menyelaraskan dukungan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, serta visi dan misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional yang bersumber pada:

  1. Dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Nasional;
  2. Dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Provinsi;
  3. Dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Kabupaten; dan
  4. Urusan wajib, urusan pilihan serta tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara.

Dukungan terhadap dokumen tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara aparat perencana dengan unit/satuan kerja terkait maupun dengan masyarakat.

Download : Renstra BAPPEDA 2016-2021

Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA 2010 – 2015

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat banyak definisi tentang perencanaan karena perbedaan sudut pandang, fokus perhatian, serta perbedaan cakupan bidang dalam perencanaan itu sendiri. Definisi umum dari perencanaan mencakup penetapan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Rangkaian proses perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan, yakni ; politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :

  • merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  • dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
  • mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
  • dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara : transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; dan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan konteks tersebut diatas, Rencana Strategis Bappeda harus dirumuskan secara transparan, responsif, partisipatif serta berkeadilan dalam menampung, menganalisis dan menggunakan kekuataan-kekuatan (strenghts) sumber daya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) menjadi peluang-peluang (opportunities), serta mampu menghadapi ancaman (threats) sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akuntabel, terukur, efisien dan efektif. Hal ini dapat menyelaraskan Visi dan Misi Bappeda dengan Visi dan Misi seluruh unit/ satuan kerja serta Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional yang bersumber pada :

  • dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Nasional.
  • dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Provinsi.
  • dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan Kabupaten.
  • urusan wajib, urusan pilihan serta tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara.

Dukungan terhadap dokumen tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara aparat perencana dengan unit/satuan kerja terkait maupun dengan masyarakat.

Dokumen Perencanaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat dijabarkan sebagai berikut :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
  3. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD berpedoman kepada RPJM Daerah dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif.
  4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. 
  5. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah kebijakan operasional untuk mencapai keseluruhan sasaran pembangunan secara bertahap, yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
  7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen perencanaan pelaksanaan anggaran untuk periode satu tahun.

Meskipun penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan, namun ternyata dalam perjalanannya terdapat perubahan kondisi lingkungan strategis yang harus diacu dan diikuti. Perubahan kondisi lingkungan tersebut antara lain perubahan beberapa regulasi dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 telah mengalami perubahan pertama sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 025/KPTS/2014.

Dalam perkembangannya, setelah dilakukan pencermatan terhadap Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 yang didalamnya termuat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk pengejawantahan pencapaian visi Bappeda untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, integratif dan partisipatif, kemudian disadari bahwa materi dari indikator-indikator tersebut belum mencerminkan outcomes seperti yang seharusnya. Dalam upaya meningkatkan mutu indikator kinerja agar lebih bersifat outcomes maka dilakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang baru. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010 – 2015 perlu direview kembali untuk memasukkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang baru

Download : Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA 2010 – 2015