Lokakarya Expose Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan ( RAD – AMPL ) Kabupaten Gunungkidul

Pada hari Kamis, 29 November 2018 diselenggarakan Lokakarya Expose RAD-AMPL Kabupaten Gunungkidul yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang penyediaan dan pengelolaan air minum di Kabupaten Gunungkidul.  Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan RAD-AMPL yang telah disusun, dari para stakeholders penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul.

 

Ekspose dibuka oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul Ir. Sri Agus Wahyono, M.Si. Dalam sambutan pengarahannya beliau menyampaikan pentingnya penyusunan RAD-AMPL disusun sebagai acuan pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan air minum. Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (implementatif). Pencapaian Universal Access harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya. Karena itu diharapkan kita memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke Kabupaten diorientasikan untuk pemenuhan air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Sebagai instrumen kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD.

Setelah dilakukan paparan Draft RAD–AMPL oleh District Coordinator PAMSIMAS Kabupaten Gunungkidul Eko Setyo Winanto, SE, dilanjutkan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bambang Riyanto, SE, MT. Hasil diskusi disepakati beberapa hal antara lain: Target Capaian Kinerja AMPL 2017-2021, Program dan Kegiatan Prioritas AMPL 5 (lima) tahun ke depan serta mengesahkan RAD-AMPL melalui Peraturan Bupati Gunungkidul (BR).

SEMINAR IMPLEMENTASI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) BERSPEKTIF DISABILITAS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gunungkidul, 28 November 2018.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyandang disabilitas.  Terkait hal tersebut, Bappeda Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Forum Penguatan Hak-Hak Disabilitas DI. Yogyakarta menyelengarakan seminar Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Berspektif Disabilitas, bertempat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Selasa, 27 November 2018 (27/02/2018). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Sosial, dra. Siwi Iriyanti, M.Si, mewakili Bupati Gunungkidul. Dalam sambutan yang dibacakan, Bupati  mengapresiasi terselenggaranya seminar dan menyatakan bahwa penyandang disabilitas di Gunungkidul selama ini juga telah berperan konkrit dan positif dalam banyak program dan kegiatan. Sementara Ketua Forum Penguatan Hak-Hak Disabilitas,  Suryaningsih, menyatakan bahwa SDGs merupakan konsesus yang disepakati secara global dan harus ditindaklanjuti pada ranah kebijakan dan implementasi, serta perspektif disabilitas penting agar semangat “no one left behind” dapat terwujud. Sebagai nara sumber seminar adalah Kepala Bappeda. Sri Suhartanta, S.IP, M.Si, Peneliti IRE Yogyakarta Titok Haryanto, dan Dr. Arni Surwanti, M.Si Koordinator FPHPD (Forum Penguantan Hak – hak Penyandang Disabilitas) dengan moderator Suryatiningsih BL, SH dari CIQAL (Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities). Kepala Bappeda menyampaikan upaya-upaya Pemkab Gunungkidul untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dan secara paradigma Kabupaten Gunungkidul  mengupayakan pendekatanan “right based” bukan lagi bersifat karitatif. Sementara Titok mendorong penyandang disabilitas agar berani menyuarakan kepentingan mereka sejak level desa.

Audit kinerja BPK dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Peran SIDA SAMEKTA Terhadap Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang selanjutnya disebut SIDA SAMEKTA (Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera). SIDA SAMEKTA yang mulai dibangun pada Tahun 2011 di 2 (dua) desa dengan bersinergi dengan lembaga non pemerintah, pada tahun 2016 telah diterapkan di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul. Penerapan SIDA SAMEKTA telah memberikan manfaat bagi pengguna Pemerintah Desa dan masyarakat melalui 3 (tiga) fungsi utama yaitu: 1) Pelayanan Umum; 2) Olah data untuk kepentingan perencanan pembangunan; dan 3) Jurnalisme warga (sarana penyampaian informasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan warga). Lanjutkan membaca “Audit kinerja BPK dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Peran SIDA SAMEKTA Terhadap Kebijakan Pembangunan Perdesaan”