Gunungkidul – Amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya diiringi penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga diikuti dengan pengalokasikan Dana Keistimewaan (Danais) bagi Pemerintah DIY. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku bagian dari wilayah keistimewaan mendapat amanah dalam mendukung kewenangan urusan keistimewaan daerah. Salah satu dari kewenangan yaitu membantu pemerintah dalam artian pemerintah provinsi untuk melakukan kegiatan yang mencakup kebudayaan, pertanahan, tata ruang dan kelembagaan daerah. Lanjutkan membaca “Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul”
322 Milyar Rupiah Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 untuk Kabupaten Gunungkidul
Gunungkidul – Pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Gunungkidul menerima pengalokasian dana DAK sebesar 322 milyar rupiah untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Alokasi dana tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2017, yaitu sebesar 271,9 milyar rupiah. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dari 322 milyar DAK, hampir 25% atau sekitar 80 milyar digunakan untuk membiayai pembangunan fisik. Pembangunan Fisik yang didanai dari DAK meliputi 12 bidang, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kelautan, Industri Kecil dan Menengah, Pariwisata, Air minum, Jalan, Pasar, Irigasi, serta Bidang Sanitasi dan Lingkungan hidup. Sedangkan DAK Non Fisik digunakan untuk meningkatkan tunjangan maupun bantuan operasional untuk tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan serta penunjang kegiatan pelayan Administrasi Kependudukan.
Sampai dengan akhir triwulan II, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik masih dalam tahap persiapan sehingga penyerapan anggaran masih relatif rendah. Diperkirakan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan terealisasi di akhir triwulan III dan IV.
Pemanfaatan dana DAK untuk pembangunan infrastruktur antara lain meliputi pembangunan jalan, rehabilitasi pasar, Puskesmas dan sekolah. Pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2018 meliputi dua paket pekerjaan, paket pertama meliputi Ruas Jalan Grogol-Kulwo, Pancuran-Giring, Jatiayu-Kalilunyu. Sedangkan paket pekerjaan kedua meliputi ruas Jalan Kemiri-Cabean, simpang Sadeng-simpang Songbanyu.
Di bidang pasar pembangunan/ rehabilitasi pasar berlokasi di empat titik yaitu pasar Ngawu-Playen, Bedoyo-Ponjong, Gedangan-Gedangsari, dan pasar Menthel-Tepus. Sedangkan pada bidang kesehatan meliputi pembangunan tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Nglipar I, Ngawen II, dan Puskesmas Gedangsari II.
Porsi terbesar pemanfaatan DAK infrastruktur dialokasikan di bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan meliputi pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), renovasi/ pembangunan baru kelas, perpustakaan dan laboratorium sekolah, serta renovasi/ pembangunan toilet untuk murid dan guru. (pam/erv)
Evaluasi Efektivitas Perencanaan DAK Kabupaten Gunungkidul
Gunungkidul – Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 Tim Evaluasi dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan Dana Alokasi Khusus yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dihadiri oleh OPD pengampu DAK, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Setda serta Bidang-bidang di BAPPEDA.
Tujuan kegiatan tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran, khususnya proses perencanaan yang telah menggunakan aplikasi KRISNA DAK dalam mewujudkan sinergi perencanaan-penganggaran hingga monev Dana Transfer Khusus. Dalam evaluasi tersebut disampaikan bahwa aplikasi KRISNA DAK merupakan aplikasi yang baru digunakan untuk tahun anggaran 2018, sedangkan tahun sebelumnya (2017) masih menggunakan aplikasi ePlanning DAK dan Sinkronisasi. Pada kesempatan itu Tim Evaluasi menerima masukan dan saran terkait aplikasi KRISNA DAK sebagai bahan penyempurnaan aplikasi.
Aplikasi KRISNA DAK mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (BAPPEDA) Bapak Sri Suhartanta, SIP., M.Si disampaikan bahwa secara umum Aplikasi KRISNA DAK sudah semakin baik dibandingkan dengan aplikasi tahun-tahun sebelumnya, karena semakin terkonsolidasi untuk usulan serta sistem kontrol yang juga lebih baik karena harus dengan submit oleh kepala BAPPEDA. Disampaikan pula oleh Kepala BAPPEDA terkait regulasi dalam aplikasi tersebut sudah terdapat beberapa kebijakan misalkan tentang penentuan unit cost, paket, satuan tolok ukur output dan outcome serta bidang-bidang apa saja yang telah ditentukan dalam Dana Alokasi Khusus.
Kegiatan evalusasi dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan didampingi oleh tim dari BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (pam)
Sidang Paripurna Pertama Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunungkidul 25 Juli 2018
Gunungkidul – Bertempat di Ruang Rapat Barat Lantai II Bappeda Kabupaten Gunungkdiul diselenggarakan “Sidang Paripurna Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018” pada hari Rabu (25/07). Hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Dewan Riset Nasional, Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Wakil Bupati Gunungkidul, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BPTBA LIPI Yogyakarta, pejabat struktural maupun staf perwakilan dari OPD di Kabupaten Gunungkidul, Pokdarwis dan beberapa LSM serta UKM di Kabupaten Gunungkidul.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta S.IP., M.Si sekaligus Wakil Ketua Dewan Riset Daerah mengucapkan terimakasih kepada Dewan Riset Nasional dan seluruh perserta Sidang Paripurna DRD tahun 2018, tema pada Sidang tanggal 25 Juli 2018 ini adalah “Pembangunan Pariwisata Lintas Sektor Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul”.
Dalam kesempatan ini Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul Saptoyo, S.Sos, M.Si menyampaikan sambutan Bupati Gunungkidul yaitu ucapan selamat datang kepada Ketua Dewan Riset Nasional dan ucapan terimakasih kepada Dewan Riset Daerah Kabupaten Gunungkidul atas sumbangsih pemikiran tentang pengelolaan pariwisata, perijinan, Pendapatan Asli Daerah, penanggulangan kemiskinan, perumusan riset daerah dan percepatan pencapaian pembangunan daerah. Ibu Bupati berharap Organisasi Perangkat Daerah melakukan kerjasama dengan Dewan Riset Daerah dalam menyelesaikan masalah pembangunan Kabupaten Gunungkidul.
Narasumber pertama pada Sidang Paripurna Dewan Riset Daerah yaitu Ketua Dewan Riset Nasional Dr. Ir. Bambang Setiadi, MS, beliau menyampaikan materi tentang Perkembangan Dewan Riset Daerah dan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi. Dalam hal ini disampaikan Harmonisasi UU 18/2002 dengan pemikiran tentang UU Inovasi adalah salah satu cara terbaik meningkatkan peran iptek dalam menggerakkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Untuk memperkuat kehadiran Negara dalam proses pembangunan berbasis Iptek perlu dibentuk Dewan Riset dan Inovasi Nasional dan Dewan Riset & Inovasi di Daerah.
Narasumber ke dua oleh salah satu anggota DRD Kabupaten Gunungkidul Drs Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Ph.D, menyampaikan materi tentang Penanggulangan kemiskinan melalui pariwisata yang mencakup perspektif kewiralembagaan pariwisata, kemiskinan dan Entrepreneurship.
Materi ketiga disampaikan Wakil Bupati Gunungkidul Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H tentang Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Materi berisi tentang penyusunan SPKD yang merupakan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, peningkatan validitas data kemiskinan, integrasi program penanggulangan kemiskinan di penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.
Narasumber keempat dari Kepala Dinas Pariwisata Ir. Asti Wijayanti, M.H. beliau memaparkan tentang Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari potensi wisata, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi layanan, arah kebijakan pariwisata dan dampak pariwisata terhadap kemiskinan.