Diposkan pada

Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman Terkait Penanggulangan Stunting Terintegrasi

Hits: 0

Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman ke Bappeda Gunungkidul

Kamis, 22 Oktober 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan Kunjungan Kerja terkait Penanggulangan Stunting Terintegrasi ke Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 8 aksi integrasi penanggulangan stunting di Kabupaten Gunungkidul serta tukar informasi terkait upaya penanggulangan stunting terintegrasi. Rombongan tamu Pemkab Sleman yang meliputi Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terima oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Sri Agus Wahyono, ST, MSi didampingi perangkat daerah terkait. Bappeda Kabupaten Gunungkidul memaparkan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang meliputi Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati tentang Peran Desa, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting, dan Reviu Kinerja Tahunan. Lanjutkan membaca “Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman Terkait Penanggulangan Stunting Terintegrasi”

Diposkan pada

Monev Pelaksanaan Penurunan Stunting Ditjen Bina Bangda di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Tim Monev Dirjen Bina Bangda

Senin, 5 Oktober 2020, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Gunungkidul.  Tim Monev yang dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Bangda, Dr. Hari Nur Cahya Murni diterima oleh Sekretaris Daerah didampingi Perangkat Daerah terkait. Setelah sambutan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul memaparkan Progres Pelaksanaan Aksi Konvergensi dalam Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Gunungkidul. Lanjutkan membaca “Monev Pelaksanaan Penurunan Stunting Ditjen Bina Bangda di Kabupaten Gunungkidul”

Diposkan pada

Penyerahan hasil Kajian IRE Yogyakarta kepada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, telah dilaksanakan kajian pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh IRE Yogyakarta ini dilaksanakan untuk memberikan input kebijakan dalam proses penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024. Pertimbangan IRE melakukan kegiatan ini adalah untuk memastikan arah kebijakan RPJMD yang akan disusun selaras dengan Isu desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang juga diinisiasi oleh IRE dalam rangka penguatan desa sebagai tindak lanjut Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Lanjutkan membaca “Penyerahan hasil Kajian IRE Yogyakarta kepada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul”

Diposkan pada

Koordinasi Pencegahan Stunting di DIY

Hits: 0

ViCon Koordinasi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting di DIY Tahun 2020

Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY menyelenggarakan Koordinasi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting di DIY Tahun 2020 pada hari Selasa, 9 Juni 2020 melalui Video Conference. Pada acara tersebut, Pemda DIY mengundang Perangkat Daerah terkait, Tim LGCB ASR Regional Surabaya, dan Kepala Bappeda seluruh kabupaten/kota di DIY. Sebelum diskusi, disampaikan paparan terkait Sinkronisasi Koordinasi Penanggulangan Stunting 2020 di DIY oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda DIY. Dalam paparan tersebut disampaikan dasar pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Pemda DIY berupa Keputusan Gubernur Nomor 174/TIM/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Panelis Penilai Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting  Terintegrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 183/TIM/2019. Disampaikan pula dalam paparan tersebut bahwa dengan adanya pandemic covid 19, pelaksanaan teknis kegiatan dalam aksi konvergensi penurunan stunting membutuhkan modifikasi cara pelaksanaan kegiatan.  Lanjutkan membaca “Koordinasi Pencegahan Stunting di DIY”

Diposkan pada

Rembuk Stunting

Hits: 0

Kamis, 16 April 2020 bertempat di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, diselenggarakan Rembuk Stunting oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini merupakan aksi ketiga dari delapan aksi integrasi penurunan stunting yang bertujuan untuk: menyampaikan hasil analisis situasi dan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi; mendeklarasikan komitmen pemerintah kabupaten dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi; serta membangun komitmen publik dalam penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten. Rembuk Stunting dihadiri Sekretaris Daerah (mewakili Bupati), DPRD, Perangkat Daerah terkait, perwakilan instansi vertikal, perwakilan Camat, perwakilan Kepala Desa, perwakilan masyarakat, organisasi profesi dan unsur pemangku kepentingan lainnya.  Meskipun format acara dan keterwakilan undangan harus menyesuaikan dengan adanya covid-19, namun acara dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan. Lanjutkan membaca “Rembuk Stunting”

Diposkan pada

Kegiatan Pembentukan Destana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Hits: 0

Pembentukan Destana Plembutan Kec. Playen
(28/02/2020) Paparan Bappeda dalam Pembentukan Destana Plembutan Kec. Playen

Dalam rangka pembentukan Desa Tangguh Bencana (Desa Tangguh Bencana) di Kabupaten Gunungkidul, BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan kegiatan pembentukan Destana periode Tahun 2020. Kegiatan pembentukan Destana ini berdasar pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Destana dan pembentukan Destana pula merupakan salah satu target pada RPJMD Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020 ini, pemerintah daerah telah merencanakan pembentukan destana sebanyak 9 desa dan sampai bulan Maret ini telah terbentuk 3 desa di Gunungkidul, yaitu Desa Giriharjo (Kec. Panggang), Desa Plembutan (Kec. Playen), dan Desa Ngestirejo (Kec. Tanjungsari) dengan menggunakan dana APBD DIY dan APBD Kabupaten Gunungkidul, dengan didukung elemen BPBD DIY, BPBD GK, Bappeda, DP3AKBPMD, Dinas Sosial,  Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kab. Gk, FPRB, Forum Disabilitas tangguh Bencana (FDTB),  PMI, dan TRC (tim Reaksi Cepat). Lanjutkan membaca “Kegiatan Pembentukan Destana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020”

Diposkan pada

Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur untuk RKPD DIY Tahun 2021

Hits: 0

Narasumber Raker Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur

Bappeda Kabupaten Gunungkidul menghadiri kegiatan Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur untuk RKPD Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 11 Februari 2020. Rapat Kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi potret penyelenggaraan pelayanan publik dan respon masyarakat yang tercatat di Lembaga Ombudsman DIY dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Diharapkan dengan pelaksanaan Rapat Kerja ini, dapat menemukan strategi, arah kebijakan, kebutuhan koordinasi-sinkronisasi lintas OPD pengampu sektor aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di DIY. Lanjutkan membaca “Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur untuk RKPD DIY Tahun 2021”

Diposkan pada

Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Peserta Rakor Penanggulangan Stunting Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Peserta Rakor Penanggulangan Stunting Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan stunting, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi dengan berbagai program/kegiatan. Secara umum permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000HPK berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia. Lanjutkan membaca “Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Gunungkidul”

Diposkan pada

Workshop Membangun Keluarga Tangguh: Dari Riset Menjadi Kebijakan

Hits: 0

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) memaparkan tentang SDM Unggul
Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) memaparkan tentang SDM Unggul

Bappeda Kabupaten Gunungkidul menghadiri kegiatan Workshop Membangun Keluarga Tangguh: Dari Riset Menjadi Kebijakan di Auditorium G-100 Fakultas UGM yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Center for Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan DIY pada 9-10 Januari 2020. Worskhop ini bertujuan untuk memasyarakatkan pembangunan ketahanan keluarga sesuai amanat Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketahanan Keluarga sendiri mengandung makna kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan mengandung kemampuan fisik materiil serta psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Workshop ini dihadiri narasumber pakar Psikologi UGM, BKKBN Pusat serta Prof Silvya Asay dari University of Nabraska Amerika Serikat yang sudah puluhan tahun mengadakan penelitian mengenai masalah ketahanan keluarga di puluhan negara. Lanjutkan membaca “Workshop Membangun Keluarga Tangguh: Dari Riset Menjadi Kebijakan”

Diposkan pada

EVALUASI PELAKSANAAN GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Hits: 0

Sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati  wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Germas di kabupaten. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk:  memastikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas. Lanjutkan membaca “EVALUASI PELAKSANAAN GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)”