Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul

Gunungkidul – Upaya menanggulangi kemiskinan secara terpadu, terarah, dan komprehensif merupakan agenda utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan karakteristik kemiskinan sebagai masalah yang sangat kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara jelas dan proporsional di antara seluruh pemangku pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tertentu untuk dapat menanggulanginya sehingga telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 sebagaimana terlampir. Lanjutkan membaca “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul”

Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH

Gunungkidul – Pelaksanaan pembangunan membutuhkan data pilah dan informasi yang akurat dan terbarukan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa  desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan hal di atas dengan berdasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa guna Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Lanjutkan membaca “Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH”

Pemkab Gunungkidul berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program penanggulangan kemiskinan dalam wadah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Pemkab Gunungkidul berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program penanggulangan kemiskinan dalam wadah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Pada Selasa, (15/8), TKPD Kab. Gunungkidul menggelar pelatihan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Basis Data Terpadu (BDT) di kantor Bappeda Kabupaten Gunungkidul di Wonosari dengan BPS sebagai narasumbernya. Pelatihan ini ditujukan untuk Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul, Bappeda, Dinas Kominfo, dan Dinas Sosial.

Agenda ini menjadi bagian dari tahap persiapan pelaksanaan MPM BDT tahun 2017 di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul. Pada bulan Agustus-September 2017 ini, TKPKD Kabupaten Gunungkidul akan melakukan pelatihan MPM BDT di setiap kecamatan yang akan diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah desa setempat.

BDT yang dimutakhirkan setiap tahun ini telah disepakati sebagai data rujukan dalam perencanaan pembangunan desa dan kabupaten, dengan dukungan Sistem Informasi Desa (SIDA) dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) yang dikembangkan oleh Combine Resource Institution (CRI). Kolaborasi antara TKPD sebagai representasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul ini adalah salah satu model upaya untuk menjawab tantangan konsolidasi tata kelola data kesejahteraan dari tingkat desa, kabupaten, hingga tingkat nasional.

Foto : Elanto Wijoyo (CRI)

Pelatihan untuk Pelatih SID di Gunungkidul

Training of Trainers (ToT/Pelatihan untuk Pelatih) terkait Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Basis Data Terpadu (BDT) 2017 dan pendataan disabilitas di Kabupaten Gunungkidul digelar pada Selasa dan Rabu, (11-12/7) di Kantor BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul. Pelatihan ini merupakan kolaborasi Combine Resource Institution dengan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, dan UCP Roda untuk Kemanusiaan.

tot-gk-01

Pelatihan untuk pelatih kali ini mengawali persiapan proses pelatihan dan olah data MPM BDT di tingkat kecamatan dan 144 desa yang akan diselenggarakan pada bulan Juli-Agustus mendatang. Di saat yang bersamaan, UCP Roda untuk Kemanusiaan dan YAKKUM juga memfasilitasi program pendataan disabilitas di 8 desa percontohan di Kabupaten Gunungkidul. “Kedua agenda tersebut  memanfaatkan dukungan SID untuk pengolahan data secara terpadu, baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten,” jelas Elanto Wijoyono dari Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas CRI.

Untuk membangun sinergitas kedua program yang sama-sama memanfaatkan dukungan SID tersebut, pelatihan kali ini melibatkan Forum Desa Pengembang/Pendamping SID, perwakilan pemerintah desa (diwakili oleh Operator SID), dan perwakilan lembaga masyarakat sipil yang bergerak di isu disabilitas (diwakili oleh Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul). Ada delapan desa yang mengikuti proses pelatihan untuk pelatih ini, yakni Desa Girisuko, Giriharjo, Girimulyo, Girisuko, Girisekar, dan Giriwungu di Kecamatan Panggang serta Desa Beji (Kecamatan Ngawen) dan Desa Karangsari (Kecamatan Semin). Setiap desa mengirim dua wakilnya dalam pelatihan ini, yakni dari unsur operator SID dan perwakilan Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG). Bergabung pula dalam agenda ini, Forum Desa Pengembang/Pendamping SID Kabupaten Gunungkidul berjumlah 19 orang.

Melibatkan warga penyandang difabel dalam pendataan SID

Keterlibatan warga penyandang difabel dalam pendataan disabilitas di tingkat desa dinilai penting dalam mewujudkan data yang lebih valid. Sri Lestari dari UCP Roda untuk Kemanusiaan menyampaikan hal tersebut di hari kedua Pelatihan untuk Pelatih SID, Rabu, (12/7) di kantor Bappeda Kabupaten Gunungkidul.”Harapan kami, pendataan tidak cukup diketahui berapa jumlah warga penyandang difabel, tapi program apa saja yang bisa dikerjakan. Pendataan itu tidak saja dilakukan oleh pemerintah desa, tapi juga didukung oleh keterlibatan pemangku kebijakan dan teman-teman difabel,” kata Sri Lestari, Selasa (12/7).

tot-gk-02

Sri Lestari menguraikan, data penyandang difabel khususnya di Gunungkidul selama ini tidak valid. Hal itu terlihat dari masih banyaknya kesalahan nama dan alamat warga difabel dalam kartu Jamkesus (Jaminan Kesehatan Khusus) atau Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang mereka terima pada tahun 2017 ini. Bahkan, di Kecamatan Panggang, Gunungkidul, kesalahan data warga penyandang difabel itu mencapai lebih dari 50 persen. Selain Kecamatan Panggang, kesalahan data serupa juga terjadi merata di seluruh kawasan Gunungkidul. “Menurut data, nama dan alamat yang tercantum dalam kartu Jamkesta hampir semuanya salah di semua kecamatan di Gunungkidul,” urai Sri mengutip salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Meski ada banyak data yang salah, kartu tersebut masih bisa digunakan warga. “Syaratnya, mereka (warga penerima Jamkesta/Jamkesus) harus melampirkan surat keterangan salah alamat di desa masing-masing,” lanjut Sri.

Selain harus mengurus surat-surat akibat kesalahan data tersebut, data yang tidak valid juga membuat program-program pemerintah untuk penyandang difabel menjadi monoton dan tidak tepat sasaran. “Dari pengamatan kami, program pemerintah yang ada masih monoton karena tidak adanya data yang valid,” ungkap Sri.

tot-gk-03

Berdasarkan berbagai temuan di atas, Pelatihan untuk Pelatih SID kali ini salah satunya difokuskan pada pendataan penyandang difabel dengan aplikasi SID 3.10. YAKKUM dan UCP Roda untuk Kemanusiaan sendiri telah melakukan pendataan penyandang difabel di delapan desa percontohan desa di Gunungkidul sendiri sejak awal Juni lalu.

Agenda ini merupakan tahap awal pemanfaatan SID dan Sistem Informasi Kabupaten (SIK) Gunungkidul yang diluncurkan pada bulan April lalu. Peluncuran SIK tersebut menandai terwujudnya integrasi data antara SID dengan SIK Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dengan integrasi tersebut, data dari seluruh desa di Gunungkidul yang terekam di Sistem Informasi Desa dapat diakses dan dipantau secara berkala melalui Sistem Informasi Kabupaten. Gunungkidul merupakan wilayah pertama yang menerapkan sistem informasi dengan basis data terpadu dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

 

Sumber : Combine.or.id