Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 4

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

  1. Perda No.2 Tahun 2015
  2. Perbup No.55 Tahun 2015
  3. Perbup No.70 Tahun 2015
  4. SE Bupati No. 060/5306 Tahun 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hits: 0

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah rumah tangga dan/atau keluarga miskin.

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan adalah :

  1. penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan;
  2. intervensi kebijakan dan program;
  3. penguatan kelembagaan; dan
  4. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Hak Penduduk Miskin

(1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

  1. hak atas pangan;
  2. hak atas layanan kesehatan;
  3. hak atas layanan pendidikan;
  4. hak atas pekerjaan dan berusaha;
  5. hak atas perumahan; dan
  6. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.

(2) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:

  1. aset sumber daya manusia;
  2. aset keuangan;
  3. aset fisik;
  4. aset sosial; dan
  5. aset alam dan lingkungan.

Kewajiban Penduduk Miskin

  1. Penduduk Miskin berkewajiban meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
  2. Dalam memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 
download PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SOP BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hits: 32

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.
Berikut adalah SOP BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul silahkan Download disini :  SOP BAPPEDA 2013