Konsiyering Masterplan Penataan Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Panggang dengan Arah Pengembangan di Kecamatan Saptosari

Hits: 16

Pada hari Selasa-Rabu pada tanggal 10-11 September 2019 bertempat di Grand Mercure Hotel Yogyakarta pada pukul 09.00 WIB  telah dilaksanakan acara Konsiyering Masterplan Penataan Kawasan Wisata di Kecamatan Panggang dengan Arah Pengembangan di Kecamatan Saptosari. Acara ini dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu Ir Drajad Ruswandono, M.T , Asisten Perekonomian dan Pembangunan yaitu Ir. Azman Latif, Sekretariat Daerah, Bappeda, Camat Panggang, Camat Saptosari, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Girikarto, Kepala Desa Giriwungu, Sekdes Kanigoro dan Sekdes Krambil Sawit. Lanjutkan membaca “Konsiyering Masterplan Penataan Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Panggang dengan Arah Pengembangan di Kecamatan Saptosari”

RENCANA AKSI NASIONAL GEOPARK

Hits: 17

Rapat kerja penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Geopark dilaksanakan di Belitung Propinsi Bangka Belitung pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2019. Raker ini bertujuan membangun pemahaman bersama dan meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan awal RAN. sesuai Peraturan Presiden nomer 9 tahun 2019 tentang pengembangan taman bumi (Geopark). Lanjutkan membaca “RENCANA AKSI NASIONAL GEOPARK”

RAPAT KOORDINASI RENCANA PENYUSUNAN MASTERPLAN PENTAAN KAWASAN WISATA PANTAI DI KECAMATAN PANGGANG DENGAN ARAH PENGEMBANGAN DI KECAMATAN SAPTOSARI

Hits: 26

Pada tanggal 6 Februari 2019 bertempat di Balai Desa Girikarto Kecamatan Panggang, Bappeda mengadakan pertemuan dalam rangka akan segera disusunnya Masterplan Penataan Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Panggang dengan Arah Pengembangan di Kecamatan Saptosari. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Lanjutkan membaca “RAPAT KOORDINASI RENCANA PENYUSUNAN MASTERPLAN PENTAAN KAWASAN WISATA PANTAI DI KECAMATAN PANGGANG DENGAN ARAH PENGEMBANGAN DI KECAMATAN SAPTOSARI”

Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Pendahuluan Masterplan Sentra Industri Batik di Gunungkidul

Hits: 62

Gunungkidul- Dalam rangka pengembangan sentra industri batik di Kabupaten Gunungkidul agar lebih terarah dan berdaya saing, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat 2 Bappeda Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat koordinasi pembahasan Laporan Pendahuluan Masterplan Sentra Batik di Kabupaten Gunungkidul.
Perkembangan industri batik semakin pesat setelah batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO dan ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. Hal ini mendorong semakin banyaknya kabupaten/kota yang mengembangkan industri batik termasuk Kabupaten Gunungkidul. Lanjutkan membaca “Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Pendahuluan Masterplan Sentra Industri Batik di Gunungkidul”

Rapat Persiapan Revalidasi Gunungsewu Unesco Global Geopark

Hits: 29

Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya. Istilah Geopark merupakan singkatan dari “Geological Park” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Taman Geologi atau taman bumi.

Keberadaan Geopark oleh Badan dunia UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dikembangkan dan difasilitasi dengan membentuk organisasi GGN (Global Geopark Network) pada tahun 2004 agar mampu menampung anggota lebih banyak lagi dari negara-negara yang ada di dunia. Selain itu tujuan Geopark lebih dikembangkan lagi, bukan hanya sekedar melindungi warisan geologi. Menurut GGN UNESCO (2004), tujuan Geopark adalah mengambil manfaat, menggali, menghargai dan mengembangkan warisan geologi tersebut. Lanjutkan membaca “Rapat Persiapan Revalidasi Gunungsewu Unesco Global Geopark”

Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa MEP UGM

Hits: 49

Pada tanggal 30 April 2019, telah dilaksanakan FGD Perencanaan Pembangunan Daerah (Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Pasar, dan Infrastruktur  Penyediaan Air Bersih) dalam Rangka Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa S2 Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada bertempat di ruang rapat II Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola MEP UGM, 38 orang mahasiswa jurusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Manajemen Aset dan Keuangan Daerah, dosen pendamping, Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PDAM, Bappeda Kabupaten Gunungkidul) dan alumni MEP UGM. Lanjutkan membaca “Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa MEP UGM”

Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 27

Gunungkidul –  Dalam rangka implementasi penggunaan pangan lokal dalam setiap jamuan acara, baik di tingkat Pemerintahan maupun masyarakat, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul nomor 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Setelah 5 (lima) tahun berlalu, penggunaan pangan lokal dirasa semakin menurun, terutama di tingkat Pemerintahan.   Untuk itu dilaksanakan Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul sebagai media evaluasi terhadap aturan yang sudah ada dan mencari informasi tentang perkembangan pemanfaatan pangan lokal bertempat di Ruang Rapat I Bappeda Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat (07/09).

Selain SE Bupati Gunungkidul, acuan dalam kebijakan pangan lokal adalah :

  1. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  3. Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  4. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  5. Pergub DIY No. 88 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Koordinasi difokuskan pada pembahasan mengenai definisi pangan lokal, konten pangan lokal, serta aturan mengenai pangan lokal. Aturan di tingkat Kabupaten perlu ditinjau ulang karena dirasa kurang efektif dalam pengimplementasian konsumsi pangan lokal. Merujuk pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pengertian pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Definisi ini nantinya harus tercantum di dalam aturan yang akan dibuat di Kabupaten Gunungkidul agar pembaca aturan tidak salah dalam mendefinisikan pengertian pangan lokal sebagaimana yang telah berkembang di masyarakat. Masyarakat banyak yang secara sempit mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan asal umbi-umbian dan pangan yang digodog (rebus).

1

Jenis pangan yang bisa dikategorikan pangan lokal adalah pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul. Pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul diantaranya umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, uwi gembili; komoditas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, kacang tanah; komoditas hortikultura seperti buah (pisang, srikaya) dan sayur; komoditas peternakan seperti daging (kambing, sapi, ayam buras) dan telur (ayam buras); serta komoditas perikanan seperti lele dan lobster.

Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI sudah memiliki kelompok penelitian teknologi pangan lokal dan saat ini sedang menginisiasi membuat pangan fungsional (memiliki manfaat kesehatan) dengan berbahan baku pangan lokal. LIPI siap mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal baik dari aspek pemikiran maupun teknologi.

2

SE Bupati Gunungkidul No. 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal disepakati untuk ditinjau ulang/ direvisi. Nantinya akan dibentuk tim perumus di tingkat Kabupaten yang akan diinisiasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA. Aturan yang baru paling sedikit harus memuat :

  1. Tujuan konsumsi pangan lokal, yaitu dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan gandum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat;
  2. Sasaran yang diwajibkan untuk menggunakan pangan lokal, yaitu aparat Pemerintahan, masyarakat dan penyedia jasa boga (catering, rumah makan, dsb);
  3. Batasan terhadap jenis pangan yang dikategorikan sebagai pangan lokal.

Workshop Perencanaan Usaha Pembenihan Ikan di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 25

Gunungkidul – Dalam rangka mendorong berkembangnya usaha pembenihan ikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gunungkidul, dilaksanakan Workshop Perencanaan Usaha Pembenihan Ikan. Workshop menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT BBI Mina Kencana Ponjong. Peserta Workshop adalah kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) dan perwakilan OPD terkait.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 telah menetapkan bahwa target produksi perikanan budidaya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 diharapkan produksi perikanan budidaya mencapai 13.090 ton, meningkat dari produksi sebanyak 9.611 ton pada tahun 2016. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan peningkatan produksi perikanan budidaya adalah tersedianya induk dan benih unggul, serta penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul telah berupaya menyediakan benih unggul berkualitas hasil produksi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) yang terletak di Ponjong. Selain itu, penerapan CPIB juga disosialisasikan kepada kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) dan penerapan CBIB kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Namun ternyata upaya tersebut belum cukup mengangkat tingkat produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya telah cukup meningkat setiap tahunnya, namun masih di bawah target yang ditetapkan. Selain itu, tren menurunnya produksi benih dari BBI dan UPR tentu juga berpengaruh terhadap tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya.

Untuk mencapai target produksi perikanan budidaya, dibutuhkan benih ikan ± 94 juta ekor/tahun. Dari jumlah tersebut baru bisa dipenuhi oleh BBI dan UPR lokal sebanyak ± 16 juta ekor/tahun dan sisanya berasal dari luar Gunungkidul. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPR terkait dengan masih minimnya produksi benih ikan diantaranya adalah keterbatasan modal yang dimiliki (beberapa UPR tumbuh dan berkembang dari dana Bantuan Pemerintah), serta keterbatasan air di musim kemarau.

Perencanaan usaha pembenihan ikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha pembenihan ikan, seperti ketersediaan dan kualitas air, ketersediaan induk unggul, ketersediaan pakan, dan lain sebagainya. Selain itu, prospek pasar juga perlu dipertimbangkan untuk melihat jenis/spesies/komoditas benih ikan yang akan dikembangkan. Materi workshop dapat diunduh di : http://bit.ly/workshop01082018