TIM Pendamping SIDA SAMEKTA Kabupaten Gunungkidul

Hits: 9

Sebagai wujud dukungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Sistem Informasi Desa (SID) dikeluarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masayarakat Gunungkidul Sejahtera. Sebelum proses entri tahun 2019 dilakukan, perlu dibuat TIM Pendamping SID pada masing-masing Kecamatan, sehingga dibuatlah Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 57/KPTS/TIM/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Desa di tingkat Kecamatan Tahun 2019 dengan ketugasan utama adalah mendampingi operator Sistem Informasi Desa dalam hal 1) memasukkan data; 2) memperbaharui data; 3) mempublikasikan data dan informasi; dan 4) melaksanakan ketugasan lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa. Lanjutkan membaca “TIM Pendamping SIDA SAMEKTA Kabupaten Gunungkidul”

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019

Hits: 97

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Lanjutkan membaca “Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019”

“Ngangsu Kawuruh” Proses Verval BDT Kabupaten Pacitan ke Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Hits: 4

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 TAHUN 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera dimana salah satu tujuan SIDA SAMEKTA adalah menjadi pedoman bagi desa dan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi desa daerah. SIKAB Gumregah menjadi salah satu aplikasi digunakan oleh Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung proses olah data penduduk miskin sebagai salah satu upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaetn Gunungkidul, terutama berkaitan dengan penyediaan data sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pada Senin, 17 Desember 2018 Bappeda Kabupaten Gunungkidul mendapatkan kunjungan dari Bappeda Kabupaten Pacitan terkait proses Verifikasi dan Validasi (verval) data BDT melalui SID. Kabupaten Pacitan sendiri menggunakan aplikasi dan pengembang yang sama yaitu Combine Resource Institution (CRI). Rombongan dari Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan menanyakan secara detail tentang informasi yang berakitan denggan SID, baik dari secara kebijakan yang menaungi SID, program percepatan, dan pearturan yang menjadi dasar dari pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH. Lanjutkan membaca ““Ngangsu Kawuruh” Proses Verval BDT Kabupaten Pacitan ke Bappeda Kabupaten Gunungkidul”

Audit kinerja BPK dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Peran SIDA SAMEKTA Terhadap Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Hits: 8

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang selanjutnya disebut SIDA SAMEKTA (Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera). SIDA SAMEKTA yang mulai dibangun pada Tahun 2011 di 2 (dua) desa dengan bersinergi dengan lembaga non pemerintah, pada tahun 2016 telah diterapkan di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul. Penerapan SIDA SAMEKTA telah memberikan manfaat bagi pengguna Pemerintah Desa dan masyarakat melalui 3 (tiga) fungsi utama yaitu: 1) Pelayanan Umum; 2) Olah data untuk kepentingan perencanan pembangunan; dan 3) Jurnalisme warga (sarana penyampaian informasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan warga). Lanjutkan membaca “Audit kinerja BPK dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Peran SIDA SAMEKTA Terhadap Kebijakan Pembangunan Perdesaan”