Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021

Hits: 0

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, BAB II Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah. Lanjutkan membaca “Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021”

Kickoff Meeting Penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Hits: 0

BAPPEDA – Kickoff Meeting Penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 siang ini Selasa, 22 Desember 2020 telah berlangsung di Ruang Rapat II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekda Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Suhartanta, S.IP, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul dan juga Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul,  dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan Bapak Hery Sukaswadi, SH. M.HUM.  serta semua OPD yang ada di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul.

Rapat ini dilakukan memperhatikan pada pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,yang menyebutkan bahwa Rancangan Awal RKPD mulai disusun pada minggu pertama bulan Desember dua tahun sebelum tahun rencana. Pada tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak sehingga kondisi RPJMD dan Renstra PD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dan PMDN tentang Penyusunan RKPD 2022 serta mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 disusun pada minggu pertama Desember Tahun 2020.

Adapun Langkah-langkah Penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Untuk Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak sesuai Dirjen Bangda Kemendagri adalah sebagai berikut:

  1. Agar segera melakukan berbagai persiapan penyusunan RPJMD, diantaranya menetapkan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan keputusan kepala  daerah tentang Tim Pembuat KLHS RPJMD.
  2. Dengan kondisi Renstra Perangkat Daerah yang belum tersusun, dalam hal penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, Kepala Bappeda mengoordinasikan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun  Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.
  3. Mengupayakan agar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja PD menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Renstra PD periode 2021-2026*.
  4. Lebih lanjut penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 secara teknis akan diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022.

Selain dari pada itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, antara lain :

  1. Memastikan sinkronisasi substansi dan proses dengan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2024 sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2020;
  2. Memperhatikan kategori penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, menyesuaikan proses dan substansinya, serta mengaplikasikannya pada sipd.kemendagri.go.id;
  3. Mempertimbangkan perkembanagan dampak pandemic Covid-19;
  4. Hasil pengendalian dan evaluasi, harus menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan;
  5. Memastikan data yang digunakan memenuhi kriteria standar data yang baik;
  6. Penyesuaian dan penajaman substansi indicator hasil (outcome) berdasarkan hasil pemutakhiran cascading;
  7. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru seperti PP 2 Tahun 2018 tentan Standar Pelayanan Minimal (SPM); PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (/Subid Perencanaan Pembangunan Daerah)

Pencermatan ulang Draft SK Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

Hits: 0

BAPPEDA – Selasa (15/12/2020) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul beserta dengan Dinas terkait mengadakan rapat pencermatan ulang Draft Surat Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 yang bertempat di Ruang Rapat II Lantai II, Kantor Bappeda Gunungkidul. Hal ini dilakukan sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul. Lanjutkan membaca “Pencermatan ulang Draft SK Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021”

Rakor Pemutakhiran Data Indikator SIDA SAMEKTA

Hits: 0

BAPPEDA – Senin (14/12/2020) Bidang Perencanaan Sub Bidang Pegelolaan Data Pembangunan BAPEEDA Gunungkidul telah mengadakan rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Indikator dalam SIDA SAMEKTA. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 140 / 5685 Tentang Pemutakhiran Data Indikator Dalam SIDA SAMEKTA Tanggal 4 Desember 2020 maka untuk meningkatkan validitas data indikator dalam SIDA SAMEKTA diperlukan pemutakhiran data indikator dalam variabel data kemiskinan SIDA SAMEKTA. Lanjutkan membaca “Rakor Pemutakhiran Data Indikator SIDA SAMEKTA”

SIDA SAMEKTA Dalam Adopsi Sistem Informasi Desa

Hits: 0

BAPPEDA – Rabu (18/11/2020) Mahasiswa Program Ilmu Doktor Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia melakukan penelitian di Kapanewon Playen tepatnya di Kalurahan Ngunut dan Kalurahan Getas.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Ilmu Doktor Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini berupa pengambilan data primer, dengan instrumen kueisioner dan wawancara kepada Pemilik aplikasi SID yaitu Combine Resource Institution (CRI), Beberapa perangkat daerah yang mengelola SIDA SAMEKTA (Bappeda, DP3AKBPMD, Diskominfo) dan aparatur kalurahan tersebut.

SIDA SAMEKTA yang diambil sebagai sampel dari peenrlitian karena SIDA SAMEKTA sudah berkembang di Gunungkidul di 144 kalurahan sejak tahun 2015 hingga sekarnag. Dalam penelitian tersebut dari pihak Bappeda Gunungkidul Bidang Perencanaan juga turut mendampingi ke lapangan.

Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya tugas dalam mata kuliah ” E-Commerce Lanjut” dimana topik pnelitian tersebut adalah melihat tentang Hambatan, Keuntungan, dan Faktor Penentu Kesuksesan dari Adopsi Sistem Informasi Desa dalam hal ini terutama di Kalurahan Getas dan Ngunut. (/subbid pengelolaan data pembangunan).

 

ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DIY TAHUN 2021 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hits: 0

Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan seiring dengan pelaksanaan Penandatangan Berita Acara Program Kegiatan Keistimewaan DIY Tahun 2021 antara Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY yang dilaksanakan pada hari Jumat, 6 November 2020 di Kompleks Kepatihan DIY. Kesepakatan ditandatangani oleh Paniradyo Pati Kaistimewan, Kepala BPKA DIY, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, serta Perangkat Daerah Pengampu Bidang Urusan Keistimewaan di Kabupaten/Kota se-DIY. Pengampu Urusan Keistimewan DIY dimaksud adalah Dinas Pertanahan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) untuk Bidang urusan Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) untuk bidang urusan Kebudayaan, dan Bagian Organosasi untuk Bidang Urusan Kelembagaan. Lanjutkan membaca “ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DIY TAHUN 2021 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”

Penyerahan Sertifikat Apresiasi dari CRI kepada Pemda Gunungkidul

Hits: 0

BAPPEDA GUNUNGKIDUL – Rabu (11/11/2020) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan Pertemuan dengan Combine Resource Institution (CRI) sebagai pemegang lisensi resmi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB). Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka  penyerahan Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Combine Resource Institution.  Penyerahan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul diterima langsung oleh Direktur Lanjutkan membaca “Penyerahan Sertifikat Apresiasi dari CRI kepada Pemda Gunungkidul”

Penyerahan hasil Kajian IRE Yogyakarta kepada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, telah dilaksanakan kajian pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh IRE Yogyakarta ini dilaksanakan untuk memberikan input kebijakan dalam proses penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024. Pertimbangan IRE melakukan kegiatan ini adalah untuk memastikan arah kebijakan RPJMD yang akan disusun selaras dengan Isu desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang juga diinisiasi oleh IRE dalam rangka penguatan desa sebagai tindak lanjut Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Lanjutkan membaca “Penyerahan hasil Kajian IRE Yogyakarta kepada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul”

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

Hits: 0

Sebagai bagian periode perencanaan jangka menengah tahun 2016- 2021, rumusan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dalam RKPD Tahun 2020 telah direncanakan arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

Lanjutkan membaca “PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020”

Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Gunungkidul Dengan CRI

Hits: 0

BAPPEDA Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Sekretariat Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, hari ini Rabu (29/07/2020) melakukan Rapat Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH dengan pihak Combine Resource Institution (CRI).

Rapat bertempat di ruang rapat III Bappeda Kabupaten Gunungkidul dengan dihadiri oleh tamu undangan diantaranya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah yang diwakili dari Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum, dan  Bagian Hukum.

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan agar tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis, merencanakan, dan merumuskan kebijakan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan dan pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH.

Dari rapat yang dilakukan dengan Combine Resource Institution (CRI) melalui aplikasi zoom meeting ini, beberapa hal yang dibahas diantaranya mengenai perbaikan draft Perjanjian Kerja Sama beserta lampiran peta jalan yang akhirnya mendapatkan titik terang dan mendapatkan kesepakatan tentang draft perjanjian beserta lampiran peta jalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2020-2022 yang akan segera dilakukan penandatanganan dari kedua belah pihak (/subid pengelolaan data pembangunan)