Evaluasi Efektivitas Perencanaan DAK Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul – Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 Tim Evaluasi dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan Dana Alokasi Khusus yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dihadiri oleh OPD pengampu DAK, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Setda serta Bidang-bidang di BAPPEDA.
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.11
Tujuan kegiatan tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran, khususnya proses perencanaan yang telah menggunakan aplikasi KRISNA DAK dalam mewujudkan sinergi perencanaan-penganggaran hingga monev Dana Transfer Khusus. Dalam evaluasi tersebut disampaikan bahwa aplikasi KRISNA DAK merupakan aplikasi yang baru digunakan untuk tahun anggaran 2018, sedangkan tahun sebelumnya (2017) masih menggunakan aplikasi ePlanning DAK dan Sinkronisasi. Pada kesempatan itu Tim Evaluasi menerima masukan dan saran terkait aplikasi KRISNA DAK sebagai bahan penyempurnaan aplikasi.
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.09
Aplikasi KRISNA DAK mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (BAPPEDA) Bapak Sri Suhartanta, SIP., M.Si disampaikan bahwa secara umum Aplikasi KRISNA DAK sudah semakin baik dibandingkan dengan aplikasi tahun-tahun sebelumnya, karena semakin terkonsolidasi untuk usulan serta sistem kontrol yang juga lebih baik karena harus dengan submit oleh kepala BAPPEDA. Disampaikan pula oleh Kepala BAPPEDA terkait regulasi dalam aplikasi tersebut sudah terdapat beberapa kebijakan misalkan tentang penentuan unit cost, paket, satuan tolok ukur output dan outcome serta bidang-bidang apa saja yang telah ditentukan dalam Dana Alokasi Khusus.
Kegiatan evalusasi dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan didampingi oleh tim dari BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (pam)
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.13

Rapat Koordinasi dan Entry Perubahan Renja PD 2018

Pada Hari Kamis, 2 Agustus 2018, bertempat di RR. Barat Bappeda Kab. Gunungkidul,  pukul 09.00 Wib,  diadakan Rapat Koordinasi dan Entry Perubahan Renja PD 2018 pada aplikasi e-planning. Peserta yang berasal dari 47 PD yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan merupakan pejabat yang membidangi Perencanaan mendapat pengarahan mengenai proses renja perubahan tahun 2018 melalui aplikasi e-planning.

Pelatihan Renja Perubahan

Matrik renja perubahan melalui e-planning yang baru pertama kali dioperasionalkan untuk tahun 2018, sehingga masih banyak sekali kekurangan yang perlu disempurnakan. Kendala-kendala yang akan muncul dalam entri aplikasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan aplikasi di tahun berikutnya. Proses penyusunan Renja Perubahan Tahun 2018 yang sudah diawali dengan penyerahan Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 dalam bentuk hardcopy oleh semua PD akan dijadikan sebagai pedoman dalam usulan penganggaran perubahan di Tahun 2018.

Dengan adanya aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam proses penyusunan renja perubahan, hal ini bisa terlihat dari terintgrasinya data dari DPA tahun 2018 dengan aplikasi e-planning, sehingga PD tidak perlu membuka dan melihat DPA Tahun 2018 untuk mengetahui anggaran, keluaran yang ada di DPA Tahun 2018. Dalam entri matrik perubahan tahun 2018 telah tersedia data-data integrasi seperti:

  1. Data anggaran setiap kegiatan dan program  yang diambil dari data DPA Tahun 2018.

  2. Data tolak ukur, target, dan satuan dari setiap keluaran kegiatan tahun 2018.

  3. Anggaran kegiatan di Renja Tahun 2019.

  4. Hasil Kegiatan di masing-masing kegiatan Tahun 2018.

Hal ini sangat membantu PD dalam mengentri matrik renja perubahan tahun 2018.

Dalam entri matrik perubahan tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PD terkait dengan target, keluaran, satuan yang ada di keluaran dan hasil kegiatan yang ada di tahun 2018, perubahan dan tahun 2019. Diperlukan adanya sinkronisasi dari masing-masing keluaran/output di masing-masing indikator antara matrik 2018, perubahan dan tahun 2019. Dari hasil pencermatan sementara dari matrik PD yang dikirimkan, masih banyak target, keluaran, dan indikator yang belum sinkron untuk 2018, perubahan dan tahun 2019.  (Fe_Ve)

Musrenbang RKPD Kabupaten Gunungkidul 2019

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari Selasa Wage, tanggal 20 Maret 2018, yang dimulai pukul 08. 00 Wib dan berakhir pada pukul 14.00 Wib, bertempat di  Bangsal Sewoko Projo. Musrenbang RKPD Tahun 2019 merupakan tahapan setelah Forum PD/Gabungan PD Yang mengakomodir usulan dari masyarakat yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019.  Musrenbang  yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul kali ini didukung/dimeriahkan oleh PD BPR BDG Gunungkidul, PT. Bank BPD DIY Cabang Wonosari, Tari Gambyong Parianom yang merupakan donatur dari Pemerhati Perencana Gunungkidul.

Musrenbang RKPD Tahun 2019 yang dibuka oleh Bupati Gunungkidul, dengan arahan dan kebijakan dan prioritas pembangunan DIY Tahun 2019  dari Gubernur DI. Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bappeda D.I Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul juga menyampaikan Rancangan RKPD Kabupaten Gunungkidul yang merupakan hasil dari Forum PD/Gabungan PD. Dalam acara ini dihadiri oleh delegasi kecamatan, perangkat daerah teknis (bidang pemerintahan, sosial dan kebudayaan, ekonomi dan fisik dan prasarana),  organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Wanita, LSM, Forum Komunikasi Keistimewaan DIY dan kelompok masyarakat yang lain.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, di mana dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2019 dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan pada rancangan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019. Forum ini juga sebagai media untuk menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, menyepakati prioritas Pembangunan Daerah, menyelaraskan program kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran prioritas pembangunan DIY oleh para pemangku kepentingan. Disamping itu juga menyelaraskan program dan kegiatan OPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten ini bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2019 serta penyempurnaan dan penyelarasan program kegiatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2019 oleh semua pemangku kepentingan. Dimana tahapan-tahapan  yang telah dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2019 antara lain :

  1. Konsultasi  Publik Penyusunan RKPD Tahun 2019
  2. Musrenbang Kecamatan bagi 18 Kecamatan se Kabupaten Gunungkidul
  3. Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah
  4. Forum Tematik Kemiskinan
  5. Forum Tematik Kewilayahan

Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada hari ini sekaligus dilaksanakan sidang kelompok yang membahasa usulan-usulan program kegiatan dalam bidang bidang pemerintahan, sosial dan kebudayaan, ekonomi dan fisik dan prasarana dengan narasumber untuk masing-masing bidang  dari Staf Ahli Bupati, Universitas Gunungkidul, STAIYO Wonosari, IDEA Yogyakarta.

Setelah Musrenbang RKPD Tahun 2019 akan dilaksanakan tahapan-tahapan lebih lanjut yang meliputi:

  1. Pelaksanaan Pra RKA pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
  2. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
  3. Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 sesuai hasil Evaluasi Gubernur DIY
  4. Membuat rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
  5. Merumuskan dan penyempurnaan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.

Sidang pleno Musrenbang RKPD Tahun 2019 untuk ketiga bidang tersebut menghasilkan usulan-usulan program dan kegiatan yang mendapat skala prioritas yang telah diselaraskan dengan Prioritas Tahun 2019 dalam RPJMD. Dengan menyimpulnya usulan-usulan tersebut, Rancangan RKPD dan Rancangan Renja Tahun 2019 dapat segera menyesuaikan dengan hasil pleno tersebut.