Daftar Informasi Publik

Hits: 0

Informasi Publik BAPPEDA Gunungkidul adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BAPPEDA Gunungkidul yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan BAPPEDA Gunungkidul yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik BAPPEDA Gunungkidul diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala         Informasi publik yang diumumkan secara berkala dan dapat diakses melalui laman BAPPEDA GUNUNGKIDUL
  2. Informasi yang Diumumkan secara Serta merta                                                Informasi publik  yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
  3. Informasi yang tersedia Setiap saat                                                                         Informasi publik  yang dapat dimohonkan kepada PPID di lingkungan BAPPEDA GUNUNGKIDUL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tentang PPID

Hits: 0

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehatihatian dalam kelangsungan organisasi Badan Kepegawaian Negara. Penerapan prinsip-prinsip good gouemance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.