RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Hits: 0

Proses perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Lanjutkan membaca “RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020”

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul

Hits: 85

Gunungkidul – Upaya menanggulangi kemiskinan secara terpadu, terarah, dan komprehensif merupakan agenda utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terlebih dengan karakteristik kemiskinan sebagai masalah yang sangat kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara jelas dan proporsional di antara seluruh pemangku pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tertentu untuk dapat menanggulanginya sehingga telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul Tahun 2018-2022 sebagaimana terlampir. Lanjutkan membaca “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul”

Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH

Hits: 56

Gunungkidul – Pelaksanaan pembangunan membutuhkan data pilah dan informasi yang akurat dan terbarukan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa  desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan hal di atas dengan berdasar pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa guna Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Lanjutkan membaca “Peraturan Bupati Nomor 32 Tentang SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH”

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Hits: 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu). Lanjutkan membaca “RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019”

Pengesahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Hits: 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Lanjutkan membaca “Pengesahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017”

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul

Hits: 10

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

  1. Perda No.2 Tahun 2015
  2. Perbup No.55 Tahun 2015
  3. Perbup No.70 Tahun 2015
  4. SE Bupati No. 060/5306 Tahun 2015