Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

  1. Perda No.2 Tahun 2015
  2. Perbup No.55 Tahun 2015
  3. Perbup No.70 Tahun 2015
  4. SE Bupati No. 060/5306 Tahun 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah rumah tangga dan/atau keluarga miskin.

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan adalah :

  1. penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan;
  2. intervensi kebijakan dan program;
  3. penguatan kelembagaan; dan
  4. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Hak Penduduk Miskin

(1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

  1. hak atas pangan;
  2. hak atas layanan kesehatan;
  3. hak atas layanan pendidikan;
  4. hak atas pekerjaan dan berusaha;
  5. hak atas perumahan; dan
  6. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.

(2) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:

  1. aset sumber daya manusia;
  2. aset keuangan;
  3. aset fisik;
  4. aset sosial; dan
  5. aset alam dan lingkungan.

Kewajiban Penduduk Miskin

  1. Penduduk Miskin berkewajiban meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
  2. Dalam memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 
download PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pengesahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya RKPD tahun 2016 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Penyusunan RKPD tahun 2016 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, selain itu juga menggunakan Rencana Kerja (Renja) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Lanjutkan membaca “Pengesahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016”

Pengesahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Selanjutnya RKPD tahun 2015 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015. Penyusunan RKPD tahun 2015 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, selain itu juga menggunakan Rencana Kerja (Renja) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

RKPD Kabupaten Gunungkidul  Tahun 2015 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikitatf. Berdasarkan acuan tersebut maka rencana kerja dan pendanaan RKPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Download