UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  sehingga perlu diganti, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia atau UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , antara lain terdapat dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Urusan  Pemerintahan terdiri  atas  urusan pemerintahan absolut,  urusan  pemerintahan konkuren,  dan  urusan pemerintahan umum. Adapun  Urusan pemerintahan absolut adalah  Urusan Pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan  konkuren  adalah Urusan  Pemerintahan  yang dibagi antara  Pemerintah  Pusat dan  Daerah  provinsi dan  Daerah kabupaten/kota.

Downloaad UU 23 2014 PEMERINTAHAN_DAERAH

Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada awal kemerdekaan meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik etnik, agama maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Keistimewaan DIY harus mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial yang berperikeadilan. Lanjutkan membaca “Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY”