Decoupling Rencana-rencana Pusat dan Daerah?

Hits: 1

Menjadi sesuatu yang sangat indah, jika rencana pembangunan nasional terintegrasi dengan baik dengan rencana2 pembangunan tingkat provinsi. Demikian juga antara rencana pembangunan setiap provinsi dengan rencana2 pembangunan kabupaten dan kota di wilayahnya. Ini akan membuat semua rencana menjadi konsisten satu sama lain, saling bersinergi dan berpotensi memberikan output dan outcome yang lebih cepat dan lebih baik, sebagaimana yang diharapkan oleh UU-SPPN.

Bisakah itu terjadi saat ini? Dalam sistem pemerintahan saat ini, yaitu dengan otonomi daerah yang luas, harapan itu sulit tercapai karena beberapa alasan.

Pertama, rencana pembangunan nasional, khususnya RPJMN dan RKP, berbeda tujuan dengan rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan RKPD. Perbedaan terjadi bukan pada tataran makro yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara nasional maupun di setiap daerah, akan tetapi pada tataran lebih mikro. Tujuan perencanaan pembangunan nasional adalah menyelesaikan masalah2 yang terjadi pada skala nasional (seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, isu2 MDGs, ketimpangan antar wilayah, dsb). Analogi dengan itu, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menyelesaikan masalah2 yang terjadi pada skala daerah. Masalah nasional tentunya tidak sama dengan masalah daerah. UU 32/04 dan PPnya sudah memberikan petunjuk mengenai kewajiban masing2 tingkatan pemerintahan.

Kedua, dengan proses penentuan kepala pemerintahan melalui pemilu, baik nasional maupun daerah, maka setiap kepala daerah mempunyai kewajiban melaksanakan program2 yang ditawarkannya saat kampanye untuk mewujudkan visi dan misinya. Program2 kepala pemerintahan terpilih ini tidak bisa sinkron walaupun sudah dilakukan upaya untuk itu, yaitu dengan memberi informasi sebanyak2nya mengenai UU-RPJPN bagi calon presiden dan Perda-RPJPD bagi calon gubernur, sementara RPJPD diharapkan merupakan penjabaran dari RPJPN. Ketidaksamaan program antara pusat dan daerah terjadi karena masalah2 yang dihadapi berbeda, yang membutuhkan solusi yang berbeda.

Ketiga, kalaupun UU mengharuskan RPJMD harus sinkron dengan RPJMN, demikian juga untuk RKP, adalah sulit untuk merealisasikan hal ini. Instansi pusat yang harus memeriksa setiap RPJMD mengenai kesesuaiannya dengan RPJMN, akan mengalami kesulitan bagaian mana dari rencana daerah yang harus sinkron dengan rencana pusat. Kalaupun ditemukan beberapa ketidaksesuaian, maka langkah berikutnya adalah mengharuskan diadakannya perubahan terhadap rencana daerah tersebut. Hal ini tentu memakan waktu dan energi yang banyak, terutama saat berhadapan dengan DPRD.

Keempat, RPJMN bukanlah suatu rencana yang tidak dapat diubah. Beberapa hal dapat mengharuskan pemerintah merevisi RPJMN, misalnya perubahan asumsi makro, perubahan kondisi atau lingkungan eksternal dan internal, kejadian bencana alam, perkembangan pemikiran, dsb. Perubahan RPJMN (agar terjadi keterpaduan) perlu diikuti dengan perubahan RPJMD provinsi, dst. Ini tentunya bukan hal yang mudah.

Dari beberapa pertimbangan diatas, maka upaya mensikronkan RPJMN dengan RPJMD adalah keinginan yang baik namun sulit dilakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah dengan memutuskan hubungan antara RPJMN dengan RPJMD maka negara kesatuan akan terciderai dan program2 pembangunan pusat dan daerah akan menjadi bertabrakan satu sama lain?

Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan melakukan upaya2 antara lain sbb.
Pertama, pemerintah pusat harus konsekuen melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. Jangan ada program/kegiatan K/L yang sama dengan program/kegiatan pemda.
Kedua, pusat perlu menganggap pemda sebagai mitra pembangunan daripada sebagai pelaksana program pusat di daerah. Hal ini berarti pusat perlu memberikan informasi kepada pemda mengenai RPJMN dan RKP, demikian juga K/L perlu memberikan informasi mengenai program/kegiatan mengenai Renstra dan Renja. Diharapkan pemda menggunakan semua informasi ini untuk menyusun RPJMD dan RKPD sesuai kepentingan masing2 dan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Distorsi yang tidak perlu diharapkan dapat dikurangi dengan memberikan informasi yang lengkap.
Ketiga, pusat menyediakan ruang untuk menampung aspirasi rakyat dan pemda. Hal ini dapat dilakukan dengan (1) mengadakan pertemuan2 khusus membahas rencana pembangunan nasional antara presiden dengan para kepala daerah, (2) mengakomodasi secara rasional usulan DPR dan DPD saat membahas RPJMN/RAPBN, (3) menyelenggarakan konsultasi publik membahas rencana2/isu2 pembangunan, (4) membuka forum komunikasi melalui internet untuk menampung pendapat publik mengenai rancangan rencana, dll.
Keempat, tujuan2 pembangunan nasional yang perlu keterlibatan pemda untuk mencapainya diupayakan dengan membuat kebijakan khusus disertai dana dan juklak pelaksanaan dan pertangggungjawaban. Misalnya, untuk mencegah konversi sawah menjadi permukiman, pemerintah pusat dapat membuat peraturan untuk membatasi konversi lahan tersebut disertai dengan pemberian kompensasi bagi pemda atau kepada pemilik lahan.

Kesimpulan: keselarasan tujuan pembangunan pusat dan daerah perlu diupayakan dengan mengintensifkan komunikasi, memperlakukan daerah sebagai mitra kerja, mempertegas kewajiban/tanggungjawab antara pusat dan daerah, melakukan kerjasama formal yang khusus untuk mencapai tujuan/menyelesaikan masalah tertentu.

Penulis: Dr. Ir. Herry Darwanto, MSc,

Perencana Utama pada Kedeputian Men PPN/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana