Kegiatan Pendampingan Harmonisasi dan Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020

Hits: 29

Bappeda Kabupaten Gunungkidul mendampingi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020 Gelombang 2 di RedTop Hotel Jakarta pada tanggal 7-9 Agustus 2019. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, Ph.D. dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Ir. Suharti, M.A., Ph.D. serta dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda dari 11 provinsi dan 181 kabupaten/kota. Dalam kegiatan ini dilakukan penyandingan dan desk usulan DAK Fisik Tahun 2020 bidang Pendidikan, agar tercapai kesepahaman atas program strategis nasional bidang pendidikan, kelancaran dalam penanganan bersama oleh pemerintah daerah, dan terlaksananya tata kelola anggaran akuntabel untuk mewujudkan kualitas layanan pendidikan yang berkualitas.

Perbedaan DAK Fisik Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya yaitu adanya pemerataan kualitas pendidikan dengan adanya zonasi satuan pendidikan penerima bantuan, dimana DAK Fisik Tahun 2020 bidang pendídikan fokus ke wilayah-wilayah dengan klasifikasi lemah berdasarkan úsulan prioritas daerah dan status pada Dapodik satuan pendidikan. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri dalam pengusulan DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Pendidikan, yaitu kesesuaian data Dapodik satuan pendidikan karena integrasi baru dilakukan tahun ini antara usulan DAK dan data Dapodik. Permasalahan muncul saat dimana satuan pendidikan/sekolah belum terupdate data Dapodik-nya ataupun tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan beberapa usulan DAK Fisik dari Kabupaten Gunungkidul berstatus Rejected karena data Dapodik tidak di-update oleh sekolah, sehingga tidak sinkronnya usulan DAK dan data Dapodik yang ada.

Selama Desk harmonisasi dan sinkronisasi per bidang pendidikan, setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat melakukan diskusi, perubahan perangkingan prioritas, dan dapat melakukan perubahan lokus dan volume usulan dengan kondisi layak mendapatkan serta sesuai pagu yang telah didapatkan pada proses pra sinkron. Jika mengajukan usulan baru saat proses desk, maka otomatis akan ditolak. Berdasarkan hasil desk, terdapat perubahan prioritas, pergeseran lokus, dan volume di beberapa usulan bidang PAUD, SD, dan SMP serta tanpa mengubah pagu anggaran yang telah ditetapkan pada proses pra sinkron. Sedangkan pada sub bidang SKB terdapat perubahan volume usulan dan pagu, karena berdasarkan hasil diskusi selama desk disetujui penambahan pagu, atas dasar penyesuaian dari masterplan SKB yang telah ada. (hhp)