Profil

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul

Jl. Satria No. 3 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta 55812
No. Telp/Fax : +62274391761/+62274391701
Email : bappeda@gunungkidulkab.go.id

 SOTK-BAPPEDA-BARU

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan.

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
  • penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
  • pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  • pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  • pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
  • pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
  • pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  • pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  • penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
  • perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri,  dan luar negeri;
  • pengelolaan data dan   informasi perencanaan pembangunan daerah;
  • penyusunan rencana pembangunan daerah;
  • penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  • penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan;
  • penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
  • penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
  • penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
  • penyusunan perencanaan kawasan strategis;
  • penyusunan perencanaan kawasan permukiman;
  • pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
  • pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
  • pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  • pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  • perencanaan pembangunan daerah;
  • pengendalian rencana pembangunan daerah;
  • evaluasi rencana pembangunan daerah;
  • pembinaan rencana pembangunan perangkat daerah;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
  • pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
  • penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
  • penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
  • pengelolaan UPT.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan; b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian; c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang- subbidang, Unit Pelaksana Teknis; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari :

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum;

c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan terdiri dari:

  1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;
  3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Bidang Perekonomian terdiri dari:

  1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
  2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
  3. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;

e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

  1. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
  2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;
  3. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari:

  1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
  3. Subbidang Pelaporan;

g. Bidang Perencanaan terdiri dari:

  1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
  2. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;

h. UPT; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.