KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

Hits: 0

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 9 s/d 10 Maret 2020 Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bambang Riyanto, SE, MT mengikuti Sosialisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Bandung, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur.

Rapat dibuka oleh Astu Gagono Kendarto Kepala Subdirektorat Rancang Bangun I Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN / Bappenas. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan stok infrastruktur dari 43% GDP (di 2017) menjadi 50% GDP (di 2024), Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur Rp 6,445 T. Adapun kerangka pendanaan direncanakan melalui APBN/D sebesar 2.385 T (37 %), BUMN/D sebesar 1.353 T (21 %) dan Swasta sebesar 2.707 T (42 %). Pelibatan BUMN/D dan swasta ini diarahkan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan:

  1. Kebijakan penyediaan infrastruktur melalui KPBU;
  2. Pelaksanaan ketersediaan layanan pada pembangunan infrastruktur di daerah sesuai Permendagri Nomor 96 Tahun 2016;
  3. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
  4. Alokasi resiko dan jaminan pemerintah;
  5. Kebijakan pengadaan jasa badan usaha pelaksana KPBU.

Hasil dari diskusi panel Uji Beban Kerja dan Uji Petik ini tersebut di atas antara lain:

  1. Daerah diminta memetakan kegiatan/proyek berskala besar di daerah masing-masing untuk dapat diangkat pada level nasional, diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional;
  2. Setelah ada pemetaan seperti poin a, Kantor Bersama KPBU yang terdiri dari unsur Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, PT. PII dan LKPP siap membantu proses berikutnya berupa Studi Pendahuluan (FS);
  3. Selanjutnya secara bersama-sama akan dilakukan sounding market untuk mengetahui apakah ada pihak swasta yang berminat;
  4. Setelah itu pada proses berikutnya akan dibantu pendampingan sepenuhnya oleh Kantor Bersama KPBU untuk proses lelang, transaksi, konstruksi sampai operasional;
  5. Adapun proyek yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU adalah infrastruktur yang medukung ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur TIK dan infrastruktur pelayanan dasar.(/BR)