Membangun Maintreaming Disabilitas Di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Hits: 16

Wonosari, 12 Agustus 2019. Peran penyandang disabilitas dalam segala aspek pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang semakin berkembang, harus terus didorong dan difasilitasi. Demikian kesimpulan utama hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG) yang diselenggarakan Bappeda, Jumat, 9 Agustus 2019, di Ruang rapat I Bappeda Kab. Gunungkidul. Dari perwakilan penyandang disabilitas hadir Ketua FKDG, Supriyadi, didampingi Mujiyana serta beberapa pengurus lain, Untung Subagyo dari National Paralympic Committee Gunungkidul, serta beberapa aktivis penyandang disabilitas. Dari perangkat daerah hadir perwakilan Dinas Sosial, DP3AKBPMD, dan Dinas Kesehatan, serta wakil seluruh bidang di Bappeda.

Pimpinan rapat, Kepala Bidang PSKb Bappeda, Hadi Hendro Prayoga, menyampaikan bahwa di tengah segala keterbatasan Pemkab Gunungkidul terus berusaha memenuhi hak, mendorong peran, dan mengembangkan  potensi penyandang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah DIY no. 4 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Gunungkidul nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang juga telah menjadi kesepakatan internasional. Untung Subagyo dari NPC menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan kebijakan Pemkab Gunungkidul saat ini yang sudah mulai menunjukkan dukungan dan keberpihakan kepada penyandang disabilitas, antara lain dengan semakin tersedianya akses bagi disabilitas di berbagai kantor, antara lain dalam bentuk ruang rapat dan kamar mandi yang ramah disabilitas, juga dukungan anggaran kepada NPC untuk bisa berkiprah di dunia olah raga mewakili Gunungkidul.  Ketua FKDG, Supriyadi, menyampaikan bahwa saat ini sudah bertambah pihak-pihak yang peduli kepada potensi dan permasalahan disabilitas, antara lain dengan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan, dan juga CSR. Namun masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar kepedulian juga dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan dan desa-desa dalam berbagai bentuk.

Winarto dari Dinas Sosial menyampaikan bahwa Dinsos terus berusaha memfasilitasi agar penyandang disabilitas Gunungkidul bisa tertangani dan terpenuhi hak-haknya, termasuk mengembangkan potensi mereka melalui berbagai pelatihan. “Tahun 2019 ini ada pelatihan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan UPT Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso, Solo. Kita harapkan bisa berlanjut ke depan asal ada respons positif dari teman2 penyandang disabilitas Gunungkidul “.

Sementara Kasubbid Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan Bappeda, Sity Hidayati, menyampaikan bahwa agar para penyandang disabilitas bisa diakomodir kebutuhannya, mereka harus mengorganisir diri dalam kelompok sejak tingkat desa agar dapat diundang dalam forum musrenbang secara berjenjang. Hal ini penting karena secara regulasi sudah diatur bahwa dalam APBDes dimungkinkan ada kegiatan dan penganggaran untuk penyandang disabilitas.

Dalam diskusi yang berkembang, peserta juga memberikan masukan dan informasi untuk perbaikan dalam pelayanan publik yang diberikan jajaran Pemkab Gunungkidul, terutama di bidang kesehatan, dan peserta mengharapkan agar rapat koordinasi diupayakan untuk dapat dilaksanakan secara berkala untuk dapat memantau perkembangan yang terjadi. (HHP)