OHANA Apresiasi Kebijakan Pemkab Gunungkidul dalam Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hits: 5

Gunungkidul – Tahun 2019 adalah paruh waktu dari 10 tahun pencapaian Jogia (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang aksesibel di tahun 2024, sebagaimana amanat Pasal 93 Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- hak Penyadang Disabilitas. Dalam Pasal 93 tersebut disampaikan bahwa fasilitas umum harus memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Upaya untuk memenuhi amanat regulasi sekaligus menuju Jogja aksesibel tahun 2024 di Gunungkidul menjadi kepedulian serta bahan evaluasi LSM OHANA (Organisasi Harapan Nusantara), yang selama beberapa waktu lalu mengadakan survey ke wilayah kabupaten Gunungkidul dengan didampingi Center for Universal Design Diffability UGM, serta komunitas peduli disabilitas yang ada di Gunungkidul.

Hasil survey itulah yang menjadi materi dan pokok bahasan dari audiensi OHANA ke Bappeda, pada Selasa, 9 April 2019, di Ruang Kepala Bappeda. Hadir dalam audiensi Ragil dan Reka sebagai perwakilan dari OHANA, Wagiman dari Organisasi Pendamping Disabilitas Gunungkidul, Legowo dari Komite Penyandang Disabilitas Gunungkidul, Susanto dan Kristiadi dari Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG), dan beberapa aktivis disabilitas tingkat kecamatan.

Hasil survey OHANA menunjukkan bahwa kepedulian terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di jajaran Pemkab Gunungkidul terus berkembang membaik, terbukti dengan semakin tersedianya akses bagi disabilitas di berbagai kantor, antara lain dalam bentuk ruang rapat dan kamar mandi yang ramah disabilitas. Namun masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar aksesibilitas tersebut semakin membudaya, antara lain dalam penyediaan trotoar dan akses ke sekolah-sekolah inklusi. Penyandang disabilitas juga sangat berharap agar kepedulian juga dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan dan desa-desa dalam berbagai bentuk.

Waktu pelaksanaannya belum secepat yang diharapkan. Aksebilitias meliputi aksibilitas fisik dan pemberdayaan yang diharapkan selain penyandang disabilitas bisa mengakses layanan di desa, bisa ikut berperan aktif juga dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh desa.

Sementara dalam tangapan terhadap hasil survey, Kepala Bappeda Sri Suhartanta, SIP.,M.Si.,  menyampaikan terima kasih atas informasi dan masukan yang diberikan berdasar hasil survey tersebut, dan menambahkan bahwa “Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu terbuka terhadap masukan berbagai pihak yang peduli terhadap Gunungkidul, termasuk lembaga dan forum penyandang disabilitas. Selama ini sudah banyak institusi, LSM, dan organisasi yang bermitra dan bekerjasama dengan Pemkab Gunungkidul dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, dan mampu memberikan kontribusi positif”.

Terhadap masukan dan informasi juga akan secara proporsional dipertimbangkan sebagai bahan pengambilan kebijakan karena Gunungkidul juga sudah memiliki produk hokum daerah berupa Perda Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Juga upaya untuk terus mengarusutamakan pendekatan hak terhadap penyandang disabilitas akan terus dilakukan, termasuk dengan mendorong berbagai pihak agar lebih peduli terhadap permasalahan disabilitas, terutama di tingkat arus bawah dan desa. Pada saatnya juga diharapkan hasil survey dapat diakses menyeluruh oleh Bappeda khususnya, dan perangkat daerah lain di Gunungkidul, sebagai bahan dan data yang penting dalam pengambilan kebijakan.

Acara audiensi kemudian diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama oleh seluruh hadirin. (PSKb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *