Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Mendasarkan Tahapan Penyusunan RPJMD sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Persiapan Penyusunan RPJMD, Rancangan Awal RPJMD, Musrenbang RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD, Pembahasan dan Penetapan Perda RPJMD. Tahapan yang harus dilalui setelah kegiatan Persiapan Penyusunan RPJMD (Backgroud Studi RPJMD) sampai dengan mempersiapkan Rancangan Awal RPJMD, yaitu pelaksanaan forum Konsultasi Publik. Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini merupakan amanat Pasal 60 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Rancangan Awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dikoordinasikan oleh BAPPEDA kepada Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh penyempurnaan. Selanjutnya hasil masukan dari konsultasi publik merupakan penyempurnaan draft rancangan awal RPJMD yang akan dipakai sebagai bahan Kepala Daerah dalam mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, yang diajukan kepada DPRD  untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

Selanjutnya guna memberikan arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan, maka arahan dan Sambutan disampaikan oleh Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos dalam forum Konsultasi Publik pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 pada jam 09.00 Wib. bertempat di Bangsal Sewokoprojo Kabupaten Gunungkidul.

SAMBUTAN BUPATI KONSUL PUBLIK RANC AWAL RPJMD 2016-2021
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH RPJMD 2016-2021 RancanganAwal_RPJMD 2016-2021
 

Pembukaan Forum SKPD Kabupaten Gunungkidul 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan RKPD 2017 salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah Forum SKPD/ Gabungan SKPD.

Berikut Materi Pembukaan Forum SKPD/ Gabungan SKPD.

  • Arah Kebijakan, Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 serta Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2016 -> Download

  • PROYEKSI  DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH -> Download

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2015

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebuah keharusan bagi setiap Instansi Pemerintah guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta kewenangan dalam pengelolaan sumber dayanya.

Penyusunan LKjIP juga merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan para pemangku kepentingan kepada BAPPEDA. Sebagai bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang di dalamnya mencakup sebuah kinerja yang direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan secara baik pula, yang selanjutnya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul pada masa mendatang.

Download : LKj BAPPEDA 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Maka dibuatlah Perjanjian Kinerja sehingga dapat mencapai target kinerja jangka menengah Daerah seperti yang sudah ditetapkan dalam dokumen perancanaan.

Download : Perjanjian Kinerja 2016