Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul –  Dalam rangka implementasi penggunaan pangan lokal dalam setiap jamuan acara, baik di tingkat Pemerintahan maupun masyarakat, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul nomor 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal. Setelah 5 (lima) tahun berlalu, penggunaan pangan lokal dirasa semakin menurun, terutama di tingkat Pemerintahan.   Untuk itu dilaksanakan Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pangan Lokal di Kabupaten Gunungkidul sebagai media evaluasi terhadap aturan yang sudah ada dan mencari informasi tentang perkembangan pemanfaatan pangan lokal bertempat di Ruang Rapat I Bappeda Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat (07/09).

Selain SE Bupati Gunungkidul, acuan dalam kebijakan pangan lokal adalah :

  1. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
  2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  3. Perpres No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  4. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  5. Pergub DIY No. 88 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Koordinasi difokuskan pada pembahasan mengenai definisi pangan lokal, konten pangan lokal, serta aturan mengenai pangan lokal. Aturan di tingkat Kabupaten perlu ditinjau ulang karena dirasa kurang efektif dalam pengimplementasian konsumsi pangan lokal. Merujuk pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pengertian pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Definisi ini nantinya harus tercantum di dalam aturan yang akan dibuat di Kabupaten Gunungkidul agar pembaca aturan tidak salah dalam mendefinisikan pengertian pangan lokal sebagaimana yang telah berkembang di masyarakat. Masyarakat banyak yang secara sempit mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan asal umbi-umbian dan pangan yang digodog (rebus).

1

Jenis pangan yang bisa dikategorikan pangan lokal adalah pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul. Pangan yang diproduksi di Kabupaten Gunungkidul diantaranya umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, uwi gembili; komoditas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, kacang tanah; komoditas hortikultura seperti buah (pisang, srikaya) dan sayur; komoditas peternakan seperti daging (kambing, sapi, ayam buras) dan telur (ayam buras); serta komoditas perikanan seperti lele dan lobster.

Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI sudah memiliki kelompok penelitian teknologi pangan lokal dan saat ini sedang menginisiasi membuat pangan fungsional (memiliki manfaat kesehatan) dengan berbahan baku pangan lokal. LIPI siap mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal baik dari aspek pemikiran maupun teknologi.

2

SE Bupati Gunungkidul No. 521/0843 tahun 2013 tentang Gerakan Konsumsi Pangan Lokal disepakati untuk ditinjau ulang/ direvisi. Nantinya akan dibentuk tim perumus di tingkat Kabupaten yang akan diinisiasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA. Aturan yang baru paling sedikit harus memuat :

  1. Tujuan konsumsi pangan lokal, yaitu dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan gandum, serta meningkatkan perekonomian masyarakat;
  2. Sasaran yang diwajibkan untuk menggunakan pangan lokal, yaitu aparat Pemerintahan, masyarakat dan penyedia jasa boga (catering, rumah makan, dsb);
  3. Batasan terhadap jenis pangan yang dikategorikan sebagai pangan lokal.

322 Milyar Rupiah Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 untuk Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul – Pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Gunungkidul menerima pengalokasian dana DAK sebesar 322 milyar rupiah untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Alokasi dana tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2017, yaitu sebesar 271,9 milyar rupiah. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
IMG_20180314_095001
Dari 322 milyar DAK, hampir 25% atau sekitar 80 milyar digunakan untuk membiayai pembangunan fisik. Pembangunan Fisik yang didanai dari DAK meliputi 12 bidang, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kelautan, Industri Kecil dan Menengah, Pariwisata, Air minum, Jalan, Pasar, Irigasi, serta Bidang Sanitasi dan Lingkungan hidup. Sedangkan DAK Non Fisik digunakan untuk meningkatkan tunjangan maupun bantuan operasional untuk tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan serta penunjang kegiatan pelayan Administrasi Kependudukan.
IMG_20180316_141508
Sampai dengan akhir triwulan II, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik masih dalam tahap persiapan sehingga penyerapan anggaran masih relatif rendah. Diperkirakan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan terealisasi di akhir triwulan III dan IV.
Pemanfaatan dana DAK untuk pembangunan infrastruktur antara lain meliputi pembangunan jalan, rehabilitasi pasar, Puskesmas dan sekolah. Pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2018 meliputi dua paket pekerjaan, paket pertama meliputi Ruas Jalan Grogol-Kulwo, Pancuran-Giring, Jatiayu-Kalilunyu. Sedangkan paket pekerjaan kedua meliputi ruas Jalan Kemiri-Cabean, simpang Sadeng-simpang Songbanyu.
IMG_20180319_095342
Di bidang pasar pembangunan/ rehabilitasi pasar berlokasi di empat titik yaitu pasar Ngawu-Playen, Bedoyo-Ponjong, Gedangan-Gedangsari, dan pasar Menthel-Tepus. Sedangkan pada bidang kesehatan meliputi pembangunan tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Nglipar I, Ngawen II, dan Puskesmas Gedangsari II.
WhatsApp Image 2018-08-28 at 07.51.15
Porsi terbesar pemanfaatan DAK infrastruktur dialokasikan di bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan meliputi pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), renovasi/ pembangunan baru kelas, perpustakaan dan laboratorium sekolah, serta renovasi/ pembangunan toilet untuk murid dan guru. (pam/erv)

Evaluasi Efektivitas Perencanaan DAK Kabupaten Gunungkidul

Gunungkidul – Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 Tim Evaluasi dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan Dana Alokasi Khusus yang disampaikan melalui aplikasi KRISNA DAK. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim dari Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dihadiri oleh OPD pengampu DAK, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Setda serta Bidang-bidang di BAPPEDA.
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.11
Tujuan kegiatan tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran, khususnya proses perencanaan yang telah menggunakan aplikasi KRISNA DAK dalam mewujudkan sinergi perencanaan-penganggaran hingga monev Dana Transfer Khusus. Dalam evaluasi tersebut disampaikan bahwa aplikasi KRISNA DAK merupakan aplikasi yang baru digunakan untuk tahun anggaran 2018, sedangkan tahun sebelumnya (2017) masih menggunakan aplikasi ePlanning DAK dan Sinkronisasi. Pada kesempatan itu Tim Evaluasi menerima masukan dan saran terkait aplikasi KRISNA DAK sebagai bahan penyempurnaan aplikasi.
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.09
Aplikasi KRISNA DAK mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (BAPPEDA) Bapak Sri Suhartanta, SIP., M.Si disampaikan bahwa secara umum Aplikasi KRISNA DAK sudah semakin baik dibandingkan dengan aplikasi tahun-tahun sebelumnya, karena semakin terkonsolidasi untuk usulan serta sistem kontrol yang juga lebih baik karena harus dengan submit oleh kepala BAPPEDA. Disampaikan pula oleh Kepala BAPPEDA terkait regulasi dalam aplikasi tersebut sudah terdapat beberapa kebijakan misalkan tentang penentuan unit cost, paket, satuan tolok ukur output dan outcome serta bidang-bidang apa saja yang telah ditentukan dalam Dana Alokasi Khusus.
Kegiatan evalusasi dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan didampingi oleh tim dari BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (pam)
WhatsApp Image 2018-08-16 at 10.33.13

Rapat Koordinasi dan Entry Perubahan Renja PD 2018

Pada Hari Kamis, 2 Agustus 2018, bertempat di RR. Barat Bappeda Kab. Gunungkidul,  pukul 09.00 Wib,  diadakan Rapat Koordinasi dan Entry Perubahan Renja PD 2018 pada aplikasi e-planning. Peserta yang berasal dari 47 PD yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan merupakan pejabat yang membidangi Perencanaan mendapat pengarahan mengenai proses renja perubahan tahun 2018 melalui aplikasi e-planning.

Pelatihan Renja Perubahan

Matrik renja perubahan melalui e-planning yang baru pertama kali dioperasionalkan untuk tahun 2018, sehingga masih banyak sekali kekurangan yang perlu disempurnakan. Kendala-kendala yang akan muncul dalam entri aplikasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan aplikasi di tahun berikutnya. Proses penyusunan Renja Perubahan Tahun 2018 yang sudah diawali dengan penyerahan Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 dalam bentuk hardcopy oleh semua PD akan dijadikan sebagai pedoman dalam usulan penganggaran perubahan di Tahun 2018.

Dengan adanya aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam proses penyusunan renja perubahan, hal ini bisa terlihat dari terintgrasinya data dari DPA tahun 2018 dengan aplikasi e-planning, sehingga PD tidak perlu membuka dan melihat DPA Tahun 2018 untuk mengetahui anggaran, keluaran yang ada di DPA Tahun 2018. Dalam entri matrik perubahan tahun 2018 telah tersedia data-data integrasi seperti:

  1. Data anggaran setiap kegiatan dan program  yang diambil dari data DPA Tahun 2018.

  2. Data tolak ukur, target, dan satuan dari setiap keluaran kegiatan tahun 2018.

  3. Anggaran kegiatan di Renja Tahun 2019.

  4. Hasil Kegiatan di masing-masing kegiatan Tahun 2018.

Hal ini sangat membantu PD dalam mengentri matrik renja perubahan tahun 2018.

Dalam entri matrik perubahan tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PD terkait dengan target, keluaran, satuan yang ada di keluaran dan hasil kegiatan yang ada di tahun 2018, perubahan dan tahun 2019. Diperlukan adanya sinkronisasi dari masing-masing keluaran/output di masing-masing indikator antara matrik 2018, perubahan dan tahun 2019. Dari hasil pencermatan sementara dari matrik PD yang dikirimkan, masih banyak target, keluaran, dan indikator yang belum sinkron untuk 2018, perubahan dan tahun 2019.  (Fe_Ve)