Dokumen RPJPD 2005-2025

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up.

Perencanaan disusun berdasarkan kajian teknokratis yaitu secara akademis berdasarkan dengan mempertimbangkan kebijakan politik pembangunan yang mengarahkan pada pembangunan yang mensejahterakan masyarakat umum. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan di daerah untuk 20 tahun ke depan. Lanjutkan membaca “Dokumen RPJPD 2005-2025”

Percepatan Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja (RENJA) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) di setiap SKPD Kabupaten Gunungkidul diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terrealisasikan.
Penyusunan RENJA di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011 mempergunakan peraturan baru mengacu pada PERMENDAGRI 54 Tahun 2010. Dengan demikian maka dalam prosesnya memerlukan penyesuaian, di samping itu juga format-format tabel yang dibutuhkan tidak tersedia dalam nomenklatur PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 tersebut. Hal ini tentu memerlukan inovasi dan improvisasi dari BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul untuk menyiasati hal tersebut.
Namun demikian hampir 85 persen SKPD yang ada sudah menyusun RENSTRA dan RENJA seperti yang di harapkan. Sedangkan beberapa SKPD yang masih belum selesai menyusun RENSTRA dan RENJA sedang dalam proses konsultasi. Hal ini perlu di percepat karena sebelum Musrenbang tahun 2012 kedua dokumen perencanaan tersebut harus sudah selesai.

Decoupling Rencana-rencana Pusat dan Daerah?

Menjadi sesuatu yang sangat indah, jika rencana pembangunan nasional terintegrasi dengan baik dengan rencana2 pembangunan tingkat provinsi. Demikian juga antara rencana pembangunan setiap provinsi dengan rencana2 pembangunan kabupaten dan kota di wilayahnya. Ini akan membuat semua rencana menjadi konsisten satu sama lain, saling bersinergi dan berpotensi memberikan output dan outcome yang lebih cepat dan lebih baik, sebagaimana yang diharapkan oleh UU-SPPN.

Bisakah itu terjadi saat ini? Dalam sistem pemerintahan saat ini, yaitu dengan otonomi daerah yang luas, harapan itu sulit tercapai karena beberapa alasan. Lanjutkan membaca “Decoupling Rencana-rencana Pusat dan Daerah?”