Rapat Koordinasi Penyusunan Paket Kegiatan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Tahun Anggaran 2019

Rabu, 18 Oktober 2017 bertempat di Bappeda Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Paket Kegiatan PIWK TA. 2019 dengan mengundang PD calon pengampu kegiatan PIWK di TA 2019, bidang pengampu sektor Bappeda dan pengampu kebijakan Setda Kab. Gunungkidul. Rapat dibuka oleh Sekretaris Bappeda Ir. Sri Agus Wahyono, M.Si. dan dilanjutkan diskusi dipimpin oleh Kasubbid Renbangwil Bambang Riyanto, SE, MT. PIWK bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan berbasis wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Program kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan harus sesuai dengan tema prioritas pembangunan dan visi misi Bupati Gunungkidul. Naiknya pagu anggaran PIWK dari Tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 11,10% menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat Gunungkidul.

Pengusulan program dan kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat melalaui musrenbang kecamatan harus memperhatikan berbagai ketentuan seperti kegiatan harus merupakan kewenangan kabupaten. Begitu juga untuk status kepemilikan lahan harus jelas. OPD teknis bertugas untuk menjaring, mengarahkan dan mengawal usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan hingga menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD bersangkutan. Perlu ditekankan bahwa pagu PIWK yang dilaksanakan oleh OPD teknis tidak akan mengurangi pagu sektoral OPD tersebut.

Berdassarkan pada Perbup Nomor 1 Tahun 2017, bahwa penyampaian rancangan PIWK ke DPRD paling lambat pada minggu terakhir pada bulan Desember (tahun T-2) dan penandatangan nota perjanjian paling lambat pada minggu pertama bulan Januari ( tahun T-1), maka OPD yang akan mengubah ataupun mengusulkan kegiatan baru, atau mengganti kegiatan yang lama dikarenakan regulasi yang baru agar segera diusulkan dan dikoordinasikan dengan bidang pengampu Bappeda Kabupaten Gunungkidul beserta dengan persyaratan yang akan diberlakukan seperti jenis paket, jumlah anggaran per paket, rincian kegiatan, lokasi, status lahan/lokasi, status kepemilikan/penguasaan dan syarat-syarat teknis yang lain. Diharapkan dengan adanya regulasi yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tujuan dari PIWK dapat tercapai sehingga bisa berdampak untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Namun yang tidak kalah penting adalah, usulan kegiatan PIWK berupa hibah/bansos baik berupa barang maupun uang, tetap mengacu pada perundangan yang berlaku. (FE/BR)

Koordinasi Lanjutan Usulan Program Kegiatan Keistimewaan Tahun 2019

danais-02

Danais yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta terutama di Kabupaten Gunungkidul memerlukan usulan program kegiatan yang berpihak pada masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Koordinasi Lanjutan Usulan Program Kegiatan  Keistimewaan Tahun 2019 pada tanggal 14 September 2017 merupakan tindak lanjut verifikasi usulan program dan kegiatan paska konsinyering tanggal 9-11 Agustus 2017 yang menghasilkan usulan program kegiatan Danais Tahun 2019 sebesar 184 miliar rupiah. Dengan ditetapkannya Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 akan membuka jalan untuk beberapa ruang lingkup bidang urusan keistimewaan, sehingga diharapkan anggaran Danais akan bertambah sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil verifikasi usulan program dan kegiatan Danais Tahun 2019 untuk setiap bidang urusan mengalami beberapa pergeseran dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan dengan arahan tematik D.I Yogyakarta. Selain pergeseran urusan ada beberapa kegiatan yang tidak lolos verifikasi dikarenakan beberapa hal, seperti sudah diusulkan oleh Dinas Kebudayaan, atau karena kurang lengkapnya pendukung usulan kegiaatn seperti ketersediaan lahan, KAK, RAB, Master Plan, Site Plan, DED dan yang lainnya. Hasil sementara paska verifikasi konsinyering usulan danais tahun 2019 adalah:

Usulan Danais Tahun 2019

No

Bidang Urusan Keistimewaan

Jumlah Dana (Rp)

1

Kelembagaan

1.332.523.000,00

2

Kebudayaan

142.205.197.500,00

3

Pertanahan

1.650.000.000,00

4

Tata Ruang

38.873.300.000,00

Jumlah

184.061.020.500,00

Dengan ditetapkannya Perdais nomor 2 tahun 2017, ada beberapa hal yang berubah dari urusan kewenangan bidang Tata Ruang.  Berdasar Perdais Nomor 2 Tahun 2017  yang masuk dalam Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah Sokoliman; Karst Gunungsewu; dan Pantai Selatan Gunungkidul. Adanya beberapa tambahan ruang strategis sehingga ada tambahan kegiatan yang bisa dilakukan oleh beberapa PD pengampu yang sebelumnya tidak ada ruang urusan dalam Danais, dengan Perdais yang baru bisa diusulkan oleh PD tersebut. 4 OPD yang bisa mengusulkan program kegiatan Danais berdasarkan ruang lingkup struktur yang baru adalah DPUPRKP dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah, sarana prasarana umum, permukiman perdesaan, fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan; BPBD seperti pengembangan sistem mitigasi bencana, pembangunan pelindung pantai;  DLH dengan ruang lingkup penanaman tanaman hijau alamiah, konservasi ekosistem karst, pengembangan energi terbarukan; DKP dengan ruang limhkup penangkapan hasil laut, pangkalan pendaratan ikan, pembudidayaan terbatas pada wilayah di luar sempadan pantai,  tempat pelelangan ikan.Meskipun Kawasan Nglanggeran tidak masuk dalam satuan lokasi di luar keprabon tetapi tetap bisa diusulkan dengan tetap mengaju pada ruang lingkup Tematik yang telah ditentukan.(FE)

Download :

  1. Materi Rakor Dana Keistimewaan
  2. UU Nomor 13 Tahun 2012 KEISTIMEWAAN DIY
  3. Pergub 33 Tahun 2017 tentang Pertanahan
  4. Perdais 66 Tahun 2016 tentang SHBJ
  5. Pergub 26 Tahun 2017 tentang Perubahan SHBJ
  6. Pergub 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danais
  7. Perdais 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan
  8. Perdais 1 Tahun 2015tentang Perubahan Perdais 1 Tahun 2013
  9. Perdais 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang
  10. Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pertanahan

Pemkab Gunungkidul berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program penanggulangan kemiskinan dalam wadah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Pemkab Gunungkidul berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program penanggulangan kemiskinan dalam wadah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Pada Selasa, (15/8), TKPD Kab. Gunungkidul menggelar pelatihan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Basis Data Terpadu (BDT) di kantor Bappeda Kabupaten Gunungkidul di Wonosari dengan BPS sebagai narasumbernya. Pelatihan ini ditujukan untuk Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul, Bappeda, Dinas Kominfo, dan Dinas Sosial.

Agenda ini menjadi bagian dari tahap persiapan pelaksanaan MPM BDT tahun 2017 di 144 desa di Kabupaten Gunungkidul. Pada bulan Agustus-September 2017 ini, TKPKD Kabupaten Gunungkidul akan melakukan pelatihan MPM BDT di setiap kecamatan yang akan diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah desa setempat.

BDT yang dimutakhirkan setiap tahun ini telah disepakati sebagai data rujukan dalam perencanaan pembangunan desa dan kabupaten, dengan dukungan Sistem Informasi Desa (SIDA) dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) yang dikembangkan oleh Combine Resource Institution (CRI). Kolaborasi antara TKPD sebagai representasi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul ini adalah salah satu model upaya untuk menjawab tantangan konsolidasi tata kelola data kesejahteraan dari tingkat desa, kabupaten, hingga tingkat nasional.

Foto : Elanto Wijoyo (CRI)