Pembahasan & Kesepakatan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2014

Hits: 75

DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul beserta jajaran Eksekutif telah mengagendakan pembahasan dan kesepakatan tentang pagu indikatif wilayah kecamatan disingkat (PIWK) Tahun Anggaran 2014. Sesuai dengan jadwal Banmus telah dimulai dengan penyampaian Nota Pengantar Bupati Gunungkidul tentang PIWK TA 2014 pada tanggal 15 Januari 2013, kemudian dijadwalkan pembahasan Pimpinan DPRD, Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi pada tanggal 21-22 Januari 2013. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrawarah Perencanaan Pembangunan diamanatkan agar ditetapkan dan disepakati pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK) yang merupakan sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.
Adapun tujuan penyusunan PIWK adalah:1)Menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD Kabupaten; 2)Mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan 3)Penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.
PIWK ini merupakan bentuk komitmen dan tekad dalam melaksanakan tugas pembangunan yang dilandasi oleh asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel. Dalam nota kesepakatan ini, telah memuat besarnya alokasi dana PIWK masing-masing kecamatan, sebagai acuan pembahasan usulan program kegiatan prioritas pada Forum Musrenbang RKPD di kecamatan. Mengenai besaran total dari PIWK Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyard Rupiah), sudah dihitung berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 dengan mempertimbangkan komponen belanja langsung pagu indikatif sektoral SKPD yang mencakup Belanja Dana Alokasi Khusus, Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Belanja Bantuan Keuangan Provinsi, Belanja Program Rutin SKPD, dan Belanja Penunjang Tugas Fungsi SKPD sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Besaran persentase PIWK tersebut pada masing-masing kecamatan dialokasikan berdasarkan aspek pemerataan dan proporsionalitas yang ditentukan oleh perbedaan nilai bobot dan koefisien variabel seperti: jumlah keluarga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, jumlah padukuhan, kerawanan dan kerentanan bencana alam, PDRB Kecamatan baik menurut harga konstan dan harga berlaku, pertumbuhan PDRB kecamatan, prasarana kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prasarana pendidikan, kondisi kerusakan jalan, persentase pelunasan target PBB, dan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembangunan pembangunan berbasis kewilayahan melalui pendekatan pemerataan melalui pertumbuhan (redristibution with growth) artinya program pembangunan disamping mempertimbangkan pertumbuhan juga mempertimbangkan keseimbangan antar wilayah.
Adapun sidang pembahasan dalam bentuk rapat gabungan DPRD dengan Eksekutif telah terjadi diskusi yang menarik tentang PIWK. Sidang dipimpin oleh PLT Ketua DPRD Bapak Drs. H. Sugito, MSi, didampingi wakil ketua DPRD Bapak Drs. Sutata, Drs. Marsiono, dan Eko Rustanto, SE. Dari unsur DPRD antara lain Bapak Arief Setiaji, SIP, Herry Nugroho, SS, Sutarpan, SIP, Purwanto, ST, Tri Iwan Isbumaryani, SP, H.M. Doddy Wijaya, SH, ST, F. Andriyani, SPD, Eri Agustin, SE, MM dan lain-lain. Dari DPRD sangat mendukung dengan adanya kebijakan PIWK karena dengan adanya PIWK akan mengawal perencanaan partisipatif melalui Musrenbang. Dalam pembukaan sidang/rapat oleh PLT Ketua DPRD, Bapak Drs. H. Sugito, MSi, menekankan perlu adanya kesiapan dan keseriusan SKPD dalam mengimplementasikan PIWK mengingat jadwal waktu yang sudah semakin mendesak, mendekati Musrenbang Kecamatan. Dalam PIWK perhitungannya sudah memperhatikan proyeksi keuangan daerah.
“Kebijakan PIWK ini patut kita apresiasi, untuk tahap awal, namun ke depan tata cara perhitungan perlu dievaluasi kembali pengklasifikasian antara PIWK dengan Pagu Indikatif Sektoral” tegas Arief Setiaji, SIP. Sedangkan Herry Nugroho, SS yang juga mantan anggota Pansus Perda Perencanaan menyambut antuasis dan lebih menekankan bagaimana tindak lanjut atau pintu masuk pagu indikatif sektoral seperti apa termasuk tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD, karena untuk PIWK sudah mengacu Musrenbang Kecamatan. Juga agar diperhatikan alokasi program DAK tetap bisa berjalan sesuai perencanaan SKPD, sementara disisi lain PIWK mampu secara optimal mengawal hasil musrenbang kecamatan serta dilain pihak PI Sektoral tetap bisa berjalan sesuai rencana”, tegas Herry Nugroho, SS.
Menurut rencana kesepakatan PIWK antara DPRD dan Bupati direncanakan pada tanggal 25 Januari 2013, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengajukan Daftar Usulan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya SKPD memasukkan program dan kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan berdasarkan PIWK ke dalam Renja SKPD dan tertuang dalam RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD. (Tanta).