Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 pada hari Kamis, 21 Maret 2013

Hits: 7

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013
Kamis, 21 Maret 2013A.PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan tahapan dan tata cara penyusunan rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), yang bertujuan untuk mengefektifkan proses tata pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), daerah wajib menyelenggarakan forum Musrenbang secara berjenjang dari mulai tingkat desa, musrenbang kecamatan, Forum SKPD / Forum Gabungan SKPD, dan musrenbang kabupaten. Tahapan akhir musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten ialah Musrenbang Kabupaten, yang diselenggarakan setelah Forum SKPD / Forum Gabungan SKPD.B.PENGERTIAN
1. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
2. Musrenbang Kabupaten Tahun 2012 adalah musyawarah stakeholders Kabupaten untuk mematangkan Rancangan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 berdasarkan rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dengan cara meninjau keserasian antar rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2013.
3. Hasil Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD) adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten yang menjadi dasar penyusunan APBD.
4. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Peserta adalah pihak yang terlibat secara aktif dan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang RKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Narasumber/pembahas utama adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk pengambilan keputusan hasil Musrenbang, sekaligus bertugas untuk mencermati, mengkritisi, serta memberikan masukan terhadap materi Musrenbang sesuai dengan tugas dan fungsi secara institusional terdiri dari: Kepala dan Para Pejabat Bappeda, DPRD, dan Perguruan Tinggi, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan Fungsi SKPD, Ahli/professional baik yang berasal dari  kalangan praktisi maupun akademisi.
7. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
8. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
9. Pagu Indikatif Sektoral yang selanjutnya disebut PIS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
10.Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
C.DASAR PENYELENGGARAAN
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor  8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor  40 Tahun 2012 tentang Tatacara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas;
12.Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor  411/2793 tanggal  3 Desember 2012 tentang Tata Cara Musrenbang Integrasi dan  Pedoman Perencanaan Pembangunan Tahun 2013.
D.TUJUAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, dan termasuk dalam pemuthakiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi (program dan kegiatan) menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.
3. Mensinkronkan dan menyelaraskan prioritas program kegiatan pembangunan dari 18 kecamatan  atau Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP) Kecamatan dengan Rancangan RKPD.
4. Mensinkronkan dan memasukkan usulan program kegiatan prioritas melalui PIWK ke dalam Renja SKPD dan RKPD.
5. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan RKPD).
6. Rasionalisasi anggaran SKPD dikaitkan dengan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan, dalam rangka penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
7. Menyelaraskan program kegiatan antar SKPD dalam rangka memperkuat sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian tema, prioritas pembangunan, serta indikator sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
E.MASUKAN
1.Dari Provinsi dan Kementerian Negara: Informasi kegiatan dan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
2.Dari Kabupaten
a.RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
b.Renstra SKPD.
c.Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD yang kegiatannya sudah memasukkan program PIWK dan  sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaannya lainnya.
d.Daftar delegasi Forum SKPD yang dipilah untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.
e.Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
3.Dari Kecamatan
a.DURP Kecamatan (Prioritas Rencana Pembangunan di Kecamatan) di 18 kecamatan.
b.Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada Musrenbang RKPD Kabupaten.
F.MEKANISME
a.Membahas Rancangan Renja SKPD hasil  Forum SKPD yang dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lainnya.
b.Menetapkan daftar skala prioritas program kegiatan sesuai dengan proyeksi keuangan/anggaran tahun yang akan datang, yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
c.Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD.
1).Mengidentifikasi usulan program kegiatan prioritas melalui PIWK yang mengarah ke masing-masing SKPD, mensinkronkan dan memasukkan dalam Rancangan Renja SKPD.
2).Mengidentifikasi usulan program kegiatan prioritas yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang mengarah ke masing-masing SKPD, untuk disinkronkan dan diselaraskan dalam rancangan Renja SKPD.
3).Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.
4).Memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan.
5).Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
G.TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Indikasi Tema Pembangunan Tahun 2014 adalah:
“Penguatan  Industri, Usaha Masyarakat dan Pelayanan Dasar serta Peningkatan Fasilitasi Investasi Industri dan Pariwisata serta Pengembangan Budaya”.
Indikasi Prioritas Pembangunan Tahun 2014  :
(1)Pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan melalui penguatan  industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
(2)Peningkatan fasilitasi  investasi industri.
(3)Peningkatan fasilitasi dan pengelolaan potensi pariwisata dan budaya.
(4)Penguatan  kualitas pelayanan dasar murah.
(5)Pendayagunaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur daya dukung pariwisata.
(6)Reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan sistem informasi, dan  kelembagaan pelayanan publik.
H.PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan, delegasi dari Forum/Forum Gabungan SKPD, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi,  Organisasi Profesi, Organisasi Wanita, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya.
I.Sidang Kelompok
Sidang Kelompok pada tanggal 21 Maret 2013 dimulai Pukul 12.30-16.00 WIB, dan dibagi menjadi 3 Bidang yaitu :Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; Bidang Perekonomian; dan Bidang Fisik dan Prasarana.
Dilanjutkan hari kedua tanggal 22 Maret 2013 dimulai pukul 08.00-1600 WIB dengan ditambah Sidang PNPM MPd Integrasi