Penyerahan hasil Kajian IRE Yogyakarta kepada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Hits: 0

Sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, telah dilaksanakan kajian pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan. Kegiatan yang diinisiasi oleh IRE Yogyakarta ini dilaksanakan untuk memberikan input kebijakan dalam proses penyusunan Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2024. Pertimbangan IRE melakukan kegiatan ini adalah untuk memastikan arah kebijakan RPJMD yang akan disusun selaras dengan Isu desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang juga diinisiasi oleh IRE dalam rangka penguatan desa sebagai tindak lanjut Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa.

Kajian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Hasil dari kajian ini berupa rekomandasi rumusan Isu strategis terkait desa dan kawasan perdesaan yang diharapkan dapat dielaborasi dalam dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2024. Hasil Kajian IRE Yogyakarta tersebut telah diserahkan oleh oleh Dr. Arie Sujito selaku Tim Peneliti kepada Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta, SIP, M.Si. melalui pertemuan secara online pada hari Senin, 12 Oktober 2020. Turut serta hadir dalam pertemuan tersebut tim peneliti IRE dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaana Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul.

Secara garis besar rekomnedasi hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Isu Strategis utama terkait desa dan kawasan perdesaan adalah :
    “Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Tangguh yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
  2. Sub tema dari Isu strategis meliputi :
  • Mendorong Desa untuk fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi desa
  • Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Kewenangan di Desa
  • Pengembangan wisata desa yang adaptatif, inklusif, dan berkelanjutan
  • Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  • Pengembangan sektor industri olahan dan industri kreatif berbasis potensi Desa
  • Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang inklusif berbasis Pembangunan Kawasan Perdesaan
  • Penguatan social capital untuk Gerakan Ekonomi Kolektif
  • Penguatan kerjasama antar desa dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan
  • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan
  • Membangun Portofolio Sumber Penghidupan Alternatif Khususnya Kaum Marjinal

Materi kajian secara lengkap dapat di unduh dalam link berikut

Naskah Input Kebijakan GK 2021-2024

(ard)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *