RAKOR INDEKS INOVASI DAERAH

Hits: 0

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama sebagaimana tertuang dalam pasal 389, bahwa pemerintah meningkatkan daya saing daerah dan perbaikan pelayanan publik. Serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2020 akan melakukan Penilaian  Indeks Inovasi Daerah. Penilaian Indeks Inovasi Daerah yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penilaian dan pemberian peghargaan Innovation Govermment Award (IGA) kepada pemerintah daerah inovatif.

Bappeda Kabupaten Gunungkidul melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 menyelenggarakan rapat koordinasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Govermment Award. Acara digelar di ruang Rapat IV Setda Gunungkidul dengan menghadirkan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Gunungkidul.

Rapat koordinasi yang sedianya akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, karena bersamaan dengan acara lain sehingga beliau mewakilkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Sri Suhartanta. S.IP, M.Si. untuk memimpin rapat.  Kepala Bappeda menyampaikan  bahwa inovasi dan kreativitas daerah yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri dalam 3 bentuk yaitu:

Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksanan internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaa unsure manajemenn seperti; E- Planning, E- Budgeting  dll,

Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa public, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa public, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi pelayanan pendidikan, dll,

Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, merupakan semua bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidan urusan lingkungan hidup dll. Rapat koordinasi ini dipandu oleh Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, Rismiyadi SP. M.Si

Secara teknis pengisian indeks inovasi daerah disampaikan oleh Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Jalma Winarta MS, SP. Inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri ini merupakan inovasi daerah yang telah dilakukan  minimal telah berjalan 2 tahun terhitung mulai  dari 2017 hingga 2019 dengan mengisi 26 parameter serta melengkapi dengan dokumen pendukung dan video inovasinya. Lebih lanjut disampaikan bahwa inovasi tersebut harus mengandung pembaruan sebagian atau seluruhnya, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat dan tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat serta merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inisiatif usulan inovasi daerah ini dapat berasal dari: Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat.

Dengan rakor ini, pengisian indeks inovasi daerah ini diharapkan masing-masing OPD dapat mengidentifikasi serta menyampaikan inovasi yang telah dilaksanakan ke Bidang Litbangdal Bappeda Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 31 Agustus 2020. Input inovasi daerah ini nantinya dijadikan ukuran penilaian Kemendagri yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan dan keberlanjutan. (Jalm.)