RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KE III TAHUN 2018

Hits: 12

Bertempat di Ruang Rapat II Bappeda Kabupaten Gunungkidul,  Kamis, 20 Desember 2018, diselenggarakan Rapat Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. Rapat koordinasi yang merupakan agenda rutin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dipimpin langsung Wakil Bupati Dr. Immawan Wahyudi, MH., selaku ketua TKPKD, dan merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan upaya menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul sesuai RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan DIY.

Dalam pengarahannya Bapak Wakil Bupati menekankan bahwa “penanggulangan kemiskinan perlu sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan dari mulai tingkat  pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa, serta antar Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Saya yakin bahwa angka kemiskinan Gunungkidul akan terus menurun lewat komunikasi, koordinasi, dan sinergi solid antar stakeholders beserta program kegiatan yang diampu masing-masing institusi. Jika hal ini terus berlanjut secara positif sesuai dengan tren yang diharapkan, pada 2 tahun ke depan  akan terlewati target RPJMD dan akan terus memacu untuk mencapai target sesuai perintah Gubernur DIY sampai satu digit tingkat kemiskinan”.

Sementara Kepala Bappeda, Sri Suhartanta., S.IP., M.Si, menyampaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022. Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, peran serta masyarakat sangatlah mendukung dan konstruktif, antara lain oleh BMT Dana Insani — pendampingan pertanian & UMKM, Perguruan Tinggi — KKN tematik, Bank —- BNI membayarkan integrasi BPJS untuk masyarakat miskin, beasiswa oleh PT Bank BPD DIY dan PD BPR BDG, Desa dengan APBDes membangun jamban sehat, RTLH, sanitasi, dan lain sebagainya.

Dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, TKPKD juga melakukan verval data Basis Data Terpadu (BDT) untuk menghindari Inclusion error (yang seharusnya tidak masuk tetapi justru masuk) dan Exclusion error(yang seharusnya masuk tetapi belum masuk data BDT). Meskipun verval BDT adalah pekerjaan administratif, namun TKPKD haruslah tetap memotivasi semua lini agar bergerak dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu Kepala Bappeda juga menyampaikan agar keberlangsungan domain dan pengeloalaan Sistem Informasi Desa (SID) perlu diperhatikan, karena SID merupakan salah satu muka desa di jejaring internet dan akan sangat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa terlebih di era keterbukaan informasi saat ini.