Rakor Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul

Hits: 24

Kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan yang harus segera diurai dan diatasi karena menyangkut harkat dan martabat warga negara sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk itu dengan dipimpin langsung Wakil Bupati Gunungkidul Dr. Immawan Wahyudi, MH., selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Selasa, 15 Januari 2019, diselenggarakan Rapat koordinasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Gunungkidul. Koordinasi dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Drs. Sudodo, M.Si., Kepala Bappeda Sri Suhartanta, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris TKPKD, Kepala Dinas PUPRKP Ir. Eddy Praptono, Kepala Dinas Kesehatan dr. Dewi Irawati, M.Kes., Kepala Dinas Sosial Dra. Siwi Irianti, M.Si., Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, wakil Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pejabat terkait lain, dan unsur Sekretariat TKPKD.

Bapak Wakil Bupati dalam pengarahannya, menekankan bahwa upaya untuk penanggulangan kemiskinan sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk ajaran agama, dan merupakan amanat konstitusi, sekaligus menjadi prioritas pemerintah pusat, Pemda DIY, dan juga Pemkab Gunungkidul. “Bahkan  pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2018-2022 ditargetkan angka kemiskinan DIY berada di bawah satu digit, tepatnya pada angka tujuh persen. Hal ini tentu sangat berat dicapai tanpa koordinasi pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan secara maksimal, baik antar pelaku dan pemangku kepentingan, maupun antar program kegiatan dan tataran pemerintahan” tekan beliau. Wakil Bupati juga mengapresiasi upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan selama ini di Gunungkidul, yang dengan segala kekurangan yang masih perlu perbaikan, menunjukkan arah tepat dibuktikan dengan angka kemiskinan yang terus menurun sejak Tahun 2015, terakhir merujuk data BPS berada di angka 17,12% untuk Tahun 2018. “Kemiskinan harus diupayakan penanggulangannya baik melalui program kegiatan yang berorientasi jangka pendek, dan tentunya sangat penting program yang berorientasi jangka panjang, dikaitkan dengan aspek pendapatan dan besaran pengeluaran   sebagai indikator utama kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan juga mengharuskan ketersediaan data sasaran yang akurat, terintegrasi, dan selalu diperbaharui sehingga upaya pengembangan dan pemanfaatan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH oleh Pemkab Gunungkidul sangatlah penting” tambah Wakil Bupati.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perangkat Daerah yang hadir juga melaporkan berbagai program yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah untuk berperan serta dalam program penananggulangan kemiskinan, termasuk hambatan dan kendala yang dialami, beserta upaya pemecahannya. Termasuk munculnya regulasi pemerintah yang mengatur kewenangan antar tingkatan pemerintahan dan upaya pemanfaatan data melalui SIKAB GUMREGAH. Kepala Bappeda Sri Suhartanta SIP., M.Si. melaporkan bahwa pengembangan SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH terus dilakukan agar selalu sesuai kebutuhan, termasuk telah berhasil diintegrasikan dengan sistem informasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)  dari Kementerian Kesehatan RI dan terus berproses untuk dapat terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) dari Kementerian Sosial. “Terkait upaya menanggulangi kemiskinan, Bappeda akan terus berupaya mengintegrasikan program kegiatan, memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan (LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lain-lain), membangun basis data terpadu, mengembangkan sumber pendanaan, dan langkah lain yang dibutuhkan untuk mengupayakan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan terukur”.(hd)