RAPAT KERJA DI DAERAH DPD RI EVALUASI PENYELENGGARAAN DANA TRANSFER KE DAERAH

Hits: 16

Dalam rangka pelaksanaan tugas di daerah (Reses) Anggota Komite IV DPD RI, Bapak H. Cholid Mahmud,M.T. menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi terhadap Penyelenggraan Dana Transfer Daerah di kantor DPD RI DIY pada hari Rabu, 7 Agustus 2019. Rapat kerja dihadiri oleh Bappeda DIY, Paniradyo Kaitimewaan, BPKA DIY, serta Bappeda dan BKAD Kabupaten/Kota se-DIY.
Dalam Rapat Kerja tersebut dibahas beberapa tema pembahasan sebagai berikut :1)Jumlah dana Transfer yang diterima dari APBN Tahun 2018; 2)Mekanisme pencairan dana transfer 2018; 3)Tata aturan pengelolaan dana transfer 2018; 4) Realisasi penggunaan dana transfer 2018; 5)Perkembangan penyelenggaran dana transfer APBN Tahun 2019; dan 6)Rencana Usulan dana Transfer untuk APBN Tahun 2020.
Adapun tujuan pelaksanaan Rapat kerja tersebut adalah : 1)Mengevaluasi kinerja implementasu penyelenggaraan dana transfer di daerah APBN Tahun 2018; 2)Monitoring proses pelaksanaan dana transfer daerah APBN Tahun 2019; dan 3)Memperoleh masukan bagi DPD RI dalam upaya endorong meningkatnya performa implementasi kebijakan dana transfer APBN Tahun 2020.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam rapat kerja tersebut : 1)Secara umum untuk dana transfer daerah tahun 2018 sudah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan baik di Pemda DIY maupun di Pemda Kabupaten/Kota se DIY, dan telah masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran; 2)Untuk Dana Transfer Tahun 2019 juga sudah dapat berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan tingkat capaian sampai Semester I 2019 di kisaran 40-50%. Khusus untuk DAK Fisik tahun 2019, meskipun diawal terdapat beberapa kendala terkait penyesuaian dengan juknis dan penyesuaian dengan perubahan aturan tentang pengadaan barang dan jasa, namun saat ini sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 3) Berkaitan dengan usulan tahun 2020, khusunya DAK fisik masih ditemui adanya permasalahan teknis yaitu tidak sinkronnya aplikasi kementrian teknis dan aplikasi Khrisna DAK. Tidak dilaksanakannya sinkronisasi tatap muka juga berakibat substansi usulan tidak dapat dibahas secara mendalam; 4) Sehubungan dengan pemberlakuan PP nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2015 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan ada kebijakan dana transfer untuk memastikan gaji perangkat desa dapat dibayar sesuai ketentuan, mengingat masih terdapat desa yang sangat tergantung pada dana transfer ke desaLaporan, usulan, dan masukan terkait dana transfer akan dijadikan bahan bagi DPD untuk memberi input pada pengambilan kebijakan di pemerintah pusat.
Pada kesempatan ini, H. Cholid Mahmud, M.T, juga menyerahkan hasil rekapitulasi jarring aspirasi yang masuk melalui DPD kepada perwakilan Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.