Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur untuk RKPD DIY Tahun 2021

Hits: 0

Narasumber Raker Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur

Bappeda Kabupaten Gunungkidul menghadiri kegiatan Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur untuk RKPD Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 11 Februari 2020. Rapat Kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi potret penyelenggaraan pelayanan publik dan respon masyarakat yang tercatat di Lembaga Ombudsman DIY dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Diharapkan dengan pelaksanaan Rapat Kerja ini, dapat menemukan strategi, arah kebijakan, kebutuhan koordinasi-sinkronisasi lintas OPD pengampu sektor aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di DIY.

Kegiatan Rapat Kerja ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi Setda DIY YB. Jarot Budi Harjo, sekaligus menyampaikan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi DIY tahun 2021. Dimana sasaran target reformasi birokrasi untuk mewujudkan; (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Djarot juga menyatakan bahwa upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia aparatur terus dilakukan untuk meningkatkan layanan prima yang bebas KKN, birokrasi bersih dan berkualitas sehingga kepercayaan masyarakat meningkat.

Peserta Raker Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur

Potret penyelenggaraan pelayanan publik dan respon masyarakat yang tercatat di LO DIY dipaparkan oleh Ketua Lembaga Ombudsman DIY Suryawan Raharjo, perspektif LO DIY terhadap pelayanan publik DIY yaitu: (1) komitmen harmonisasi dan regulasi teleh melembaga di DIY; (2) hakikat pelayanan publik adalah regulasi, kearifan lokal dan ekologi sosial; (3) issue pelayanan publik merupakan hal baru bagi masyarakat sehingga perlu edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat melalui kanal-kanal media, (4) adanya potensi benturan kepentingan yang berasal dari sosial kemasyarakatan, birokasi, korporasi, dan regulasi, dan (5) kualitas pelayanan publik di DIY mampu menjadi barometer nasional. Selanjutnya Suryawan memaparkan data pengaduan dan konsultasi tahun 2019 berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY, serta menyampaikan informasi dan keluhan masyarakat yang tercatat di LO DIY.

Hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Pemda DIY oleh ORI Perwakilan DIY disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budi Masturi. Berdasar catatan pelayanan publik DIY selama tahun 2019 tersebut dapat direkomendasikan perlunya melakukan antisipasi dengan penyusunan berbagai kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan dalam koridor pelayanan publik yang inklusif. ORI Perwakilan DIY melihat kualitas pelayanan publik belum optimal yang disebabkan sarana prasarana dan kurangnya SDM aparatur.

Paparan terakhir mengenai Kualitas Pelayanan Publik oleh Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM Ambar Teguh Sulistiyani, menyampaikan prinsip, strategi, dimensi, harapan dan perspektif masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Ambar menyampaikan pentingnya komplain terhadap kualitas pelayanan publik oleh pengguna layanan memiliki beberapa manfaat, antara lain: (1) organisasi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan, (2) mempermudah organisasi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu pelayanannya, dan (3) penanganan komplai yang benar dan berhasil dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Ambar pula menyampaikan keunggulan dan permasalahan pelayanan publik di DIY, serta hubungan keunggulan pelayanan publik dengan reformasi birokrasi. (ns)

Materi Raker : bit.ly/RakerPelayananPublik