Rapat Koordinasi Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019

Hits: 15

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama sebagaimana tertuang dalam pasal 389, bahwa pemerintah meningkatkan daya saing daerah dan perbaikan pelayanan publik. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 melakukan penjaringan dan pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penilaian dan pemberian penghargaan Innovation Govermment Award (IGA) kepada pemerintah daerah inovatif.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Bappeda Kab. Gunungkidul melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 menyelenggarakan rapat koordinasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Govermment Award.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapak Ir. Sri Agus Wahyono, M.Si., disampaikan bahwa inovasi dan kreativitas daerah yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri dalam 3 bentuk yaitu:

  1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
    Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksanan internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaa unsur manajemen seperti; E-Planning, E-Budgeting, dll.
  2. Inovasi Pelayanan Publik
    Merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi pelayanan pendidikan, dll.
  3. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    Merupakan semua bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidan urusan lingkungan hidup, dll.

Secara teknis pengisian indeks inovasi daerah disampaikan oleh Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Dari pengisian indeks inovasi daerah ini diharapkan masing-masing OPD dapat mengidentifikasi dan menyampaikan inovasi yang telah dilaksanakan dan nantinya dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan dan keberlanjutan. (jal)