Tujuan Pembangunan Bekelanjutan (TPB/SDGs)

Hits: 0

Pada awal tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gunugkidul melalui Bidang Litbang dan Pengendalian BAPPEDA melakukan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Bekelanjutan (TPB), atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Informasi mengenai TPB/SDGs ini di Indonesia masih terlalu sedikit diketahui oleh masyarakat luas.

SDGs merupakan sebuah dokumen kesepakatan setebal 35 halaman yang berlaku sejak tahun 2015 s.d. tahun 2030. Dokumen ini disepakati oleh lebih dari 190 negara. Penetapan kesepakatan tersebut dilakukan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, dihadiri oleh 193 kepala negara termasuk Wakil Presiden RI Jusup Kalla hadir pada sidang tersebut.

Mulai tahun 2016, SDGs 2015-2030 secara resmi menggantikan MDGs 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Mengapa SDGs?

Sumber daya alam (SDA) merupakan milik semua bangsa dan semua generasi. Eksploitasi SDA yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab akan menguras ketersediaan SDA dan tidak menyisakan ketersediaan yang cukup untuk generasi mendatang. Karena itu menjadi penting sekali merencanakan pembangungan dengan konteks berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan akan mampu menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs berisikan 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) maupun negara-negara bekembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi, dan ketersediaan air minum).

Peran Pemerintah Daerah

Keberhasilan SDGs tidak dapat lepas dari peran penting pemerintah daerah. Mengapa pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyedia pelayanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Seiring dengan diterapkannya desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah memiliki porsi lebih banyak untuk bertanggung jawab atas nasib kuaitas hidup warganya mulai dari kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Semua tergantung pada kualitas kinerja pemerintah daerah.

Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tesebut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan Pencapaian target-target TPB/SDGs melalui Rencana Aksi Nasional dan Daerah yang telah di tetapkan. Sebagai bentuk komitmen dan tindaklanjut dari Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 s.d. 2022.

RAD TPB merupakan panduan dalam rangka pencapaian target TPB dan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat Tujuan, Indikator, Target dan strategi pencapaian serta dukungan program dan kegiatan Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah Daerah dalam pencapaian sebagaimana tercantum dalam RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam RAD tersebut berisikan rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. RAD tersebut digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memprioritaskan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta. (frans)